REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam komitmen pemanasan global dan perubahan iklim. Pemerintah menjadikan 11 daerah yang terdiri tujuh provinsi, tiga kabupaten, dan satu kota untuk memahami isu dan menjadikan isu perubahan iklim sebagai prioritas.
Pada 2021 pemerintah kembali menambah enam daerah untuk ikut terlibat dalam program regional climate budget tagging tersebut. Pemerintah berharap seluruh daerah akan mengikutinya.
"Ini akan memberikan double power dari APBN dan APBD dalam menangani isu perubahan iklim," ucap Sri saat webinar Climate Change Challenge yang diselenggarakan Universitas Indonesia (UI), Jumat (11/6).
Dalam APBN saat ini, lanjut Sri, dana yang dialokasikan untuk penanganan pemanasan global dan perubahan iklim sebanyak 4,1 persen atau Rp 86,7 triliun per tahun.
Maka itu, pemerintah berupaya memobilisasi berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam komitmen pemanasan global dan perubahan iklim. Mulai dari pemerintah, pihak swasta, hingga masyarakat melalui manajemen sampah dan limbah, kebiasaan hemat dalam menggunakan energi, termasuk mengonsumsi barang yang ramah lingkungan.
Pemerintah juga telah membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada 2019 dan SDG Indonesia One yang merupakan platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi. Tujuannya, untuk menggalang dana dari berbagai sumber guna mendanai pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
