IHRAM.CO.ID, RAMALLAH -- Organisasi hak asasi manusia, Hamleh Markaz mendesak PayPal agar berhenti menolak layanannya dengan alasan diskriminatif kepada warga Palestina di wilayah Palestina yang diduduki. Terutama warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza.
Organisasi itu telah mengirim surat ke Paypal untuk meminta agar perusahaan membawa kebijakannya sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional. Mereka meminta agar perusahaan terlibat langsung untuk memberi solusi yang berkelanjutan.
"PayPal harus menyediakan akses untuk Palestina sekarang!" tulis kelompok itu di Instagram.
"Kami meluncurkan kembali kampanye #PayPal4Palestine untuk menyerukan kepada @PayPal agar berhenti melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina. PayPal bekerja di 200+ negara termasuk di pemukiman ilegal Israel tetapi menolak akses ke Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sejak 2016, kami telah menganjurkan bersama mitra dan teman untuk mengubah kebijakan ini," tambahnya.
Terlepas dari tekanan internasional, PayPal masih menolak untuk beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki sambil memberikan akses penuh kepada pengguna di Israel dan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Sebagai populasi yang hidup di bawah pendudukan militer yang berkepanjangan, warga Palestina menghadapi pembatasan ekstrem pada impor, ekspor, dan pergerakan sebagai akibat dari undang-undang, kebijakan, dan praktik diskriminatif Israel di Tepi Barat dan lebih parah lagi di Jalur Gaza.
Palestina mengandalkan aksesibilitas digital untuk pembangunan ekonomi dan akses ke ekonomi global. Kemampuan untuk menggunakan platform pembayaran digital sangat penting bagi pengusaha, bisnis, dan pekerja lepas Palestina untuk mengakses pelanggan regional dan internasional.
“Penelitian kami telah menunjukkan bahwa pasar Palestina siap untuk PayPal. Dengan mengecualikan warga Palestina dari layanannya tetapi mengizinkan pemukim ilegal, PayPal secara langsung memberanikan pendudukan Israel dan semakin memperkuat pengaruhnya yang menghancurkan pada penduduk Palestina dan ekonomi mereka," jelas Direktur 7amleh, Nadim Nashif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
