REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait terus merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah. KPK meminta, setiap lembaga survei untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait alasan menurunnya tingkat kepercayaan tersebut.
"Ukuran tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan saran dan perbaikan terhadap fokus kerja KPK ke depannya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Selasa (21/12).
Dia mengatakan, setiap lembaga survey dapat menyampaikan secara detail poin-poin rekomendasi atau yang publik harapkan terhadap kinerja suatu institusi yang diukur. Dia melanjutkan, hal itu agar pengukuran tersebut lebih memberikan daya dorong terhadap upaya perbaikan suatu institusi.
KPK mengaku, menyadari bahwa persepsi publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi merupakan suatu hal yang penting. Ali mengatakan, hal ini mengingat publik tidak hanya sebagai objek pemberantasan korupsi namun sekaligus berperan sebagai subjek.
"Hal tersebut relevan dengan strategi pemberantasan korupsi yang diterapkan KPK melalui pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan," katanya.
KPK mengaku, mengapresiasi lembaga-lembaga survei yang secara konsisten dan berkelanjutan melakukan pengukuran terhadap tingkat ataupun trend kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ali mengatakan, persepsi masyarakat juga menjadi potret optimisme publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Pengukuran persepsi publik akan dijadikan KPK sebagai salah satu baseline untuk terus meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi yang manfaatnya bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas," katanya.
Seperti diketahui, hasil survei Charta Politika Indonesia kembali mendapati tingkat kepercayaan publik yang menurun terhadap KPK. Survei mendapati bahwa 64,3 persen publik masih percaya pada kinerja lembaga antirasuah tersebut dengan 18,4 persen tidak percaya dengan KPK.
Tingkat kepercayaan lembaga antikorupsi tersebut berada di bawah presiden, TNI dan Polri. Dalam survei, Presiden Joko Widodo memiliki tingkat kepercayaan tertinggi dengan 77,8 persen, TNI 76,3 persen dan Polri 66,8 persen.
Merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK juga didapati dalam hasil survei Indikator pada Ahad (5/11) lalu. Tingkat kepercayaan KPK juga berada di bawah kepolisian, padahal biasanya KPK selalu berada di atas Polri dalam sejumlah hasil survei.
Mengacu pada hasil survei Indikator, TNI menjadi institusi yang paling diyakini dengan tingkat kepercayaan 94,3 persen. Dilanjutkan dengan Presiden (86,4 persen) Polri (80,2 persen) dan Kejaksaan (75,3 persen).
Tingkat kepercayaan KPK di mata publik sebesar 71,1 persen. Lembaga antikorupsi itu berada di atas DPD (66,4 persen) DPR (61,1 persen) dan Partai Politik (52,5 persen).
Berdasarkan survei Indikator, keyakinan terhadap KPK tampak mulai terus menurun sejak Februari 2019 dengan tingkat kepercayaan 80,5 persen. Angka itu terus menurun pada September 2020 menjadi 73,5 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
