REPUBLIKA.CO.ID, DAVOS -- Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada Selasa (24/5/2022) mengakui untuk pertama kalinya bahwa kesepakatan pajak digital global mungkin membutuhkan waktu satu tahun lebih lama untuk diterapkan. Kesepakatan, yang diharapkan OECD untuk ditandatangani pada pertengahan tahun ini, akan memberi negara lain bagian yang lebih besar dari penerimaan pajak atas pendapatan grup digital besar AS seperti Apple Inc dan Alphabet Inc Google.
Ini adalah yang pertama dari dua pilar perombakan terbesar aturan pajak lintas batas dalam satu generasi. Kedua pilar tersebut semula dimaksudkan untuk diterapkan pada 2023. Perombakan tersebut juga mencakup rencana pajak perusahaan global minimum 15 persen untuk perusahaan multinasional besar.
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan kepada panel di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bahwa kemajuan dalam menyelesaikan rincian teknis pada kesepakatan pajak digital berjalan kurang cepat dari yang direncanakan."Kami sengaja menetapkan garis waktu yang sangat ambisius untuk implementasi pada awalnya untuk menjaga tekanan ... tetapi saya menduga kemungkinan besar kami akan berakhir dengan implementasi praktis mulai 2024 dan seterusnya," katanya.
Sementara itu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan Uni Eropa sedang berjuang untuk meloloskan undang-undang yang mengimplementasikan kesepakatan pajak minimum global yang disepakati Oktober lalu oleh hampir 140 negara.Cormann mengatakan "secara nyata" merupakan kepentingan Amerika Serikat untuk bergabung dengan kesepakatan itu dan mengatakan dia "sangat optimis" sebuah kompromi akan disajikan di Uni Eropa yang dapat didukung oleh semua anggota.
Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire, yang negaranya memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa hingga akhir Juni, mengatakan pada Selasa (24/5/2022) bahwa dia yakin para menteri keuangan Uni Eropa akan dengan suara bulat mendukung pajak minimum global bulan depan.Persetujuan oleh Uni Eropa telah ditahan oleh keberatan dari Polandia, yang memveto kompromi pada April untuk meluncurkan kesepakatan 137 negara di dalam Uni Eropa.
Persetujuan AS, sementara itu, telah terhenti di Kongres, dan Cormann ditanya apakah prospek ratifikasi AS akan terhenti jika Partai Republik yang secara luas menentang kesepakatan itu memenangkan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat dalam pemilihan paruh waktu November.Kesepakatan itu dapat dilaksanakan oleh negara lain bahkan jika legislator AS menolak untuk menandatangani, dan Cormann berpendapat bahwa hal itu akan merugikan bisnis multinasional AS.
"Saya tidak dapat membayangkan bahwa negara mana pun ... akan membuat penilaian yang akan menempatkan diri mereka pada kerugian semacam itu," kata Cormann.
"Saya percaya bahwa terlepas dari siapa yang menjadi mayoritas di Kongres ... ini jelas demi kepentingan AS."Kongres perlu menyetujui perubahan pada pajak minimum global luar negeri AS saat ini sebesar 10,5 persen yang dikenal sebagai "GILTI," menaikkan tarif menjadi 15 persen dan mengubahnya menjadi sistem negara demi negara.
Perubahan itu awalnya dimasukkan dalam undang-undang sosial dan iklim Presiden AS Joe Biden, yang terhenti tahun lalu setelah keberatan dari Senat Demokrat yang berhaluan tengah.Tetapi prospek untuk paket pengeluaran yang diperkecil dengan perubahan pajak terlihat semakin sulit karena pemilihan kongres paruh waktu mendekat dan karena anggota parlemen menyuarakan kekhawatiran tentang lebih banyak pengeluaran di tengah inflasi yang tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
