REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 700 miliar dalam Rancangan APBD 2023 untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pembebasan lahan dalam program pengendalian banjir.

"Pembebasan lahan di empat kelurahan," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI dengan agenda penyampaian Rancangan Perda APBD 2023 di Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Rencana pembebasan lahan itu beriringan dengan pembangunan rumah susun bagi warga yang terdampak untuk direlokasi. Adapun alokasi anggaran untuk pembangunan rumah susun itu diperkirakan Rp 178 miliar.

Rencananya, lokasi rumah susun itu akan berada di Jakarta Selatan yang pembangunannya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR). Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI menyebutkan, total kebutuhan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung sekitar 6,45 hektare (ha). Sedangkan total panjang penanganan diperkirakan mencapai 4,3 kilometer (km).

Adapun lokasi prioritas penanganan dan lokasi titik rawan banjir di Kali Ciliwung berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane Ciliwung (BBWSCC), yakni:

1. Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan perkiraan kebutuhan pembebasan lahan mencapai sekitar 0,8 hektare di Jalan Ciliwung. Panjang penanganan diperkirakan mencapai 0,5 kilometer.

2. Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan kebutuhan pembebasan lahan diperkirakan mencapai 1,5 hektare di Jalan Zeni dan Jalan Binawarga.

Panjang penanganan diperkirakan mencapai satu kilometer.

3. Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur di Jalan Tanjung Sayang dengan Kebutuhan pembebasan lahan 2,25 hektare

Panjang penanganan diperkirakan mencapai 1,5 kilometer.

4. Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 1,95 hektare. Panjang penanganan diperkirakan mencapai 1,3 kilometer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika