REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai perlunya keseimbangan dalam ekosistem pers. Keseimbangan ini dibutuhkan untuk melindungi kelangsungan hidup media massa di dalam negeri di tengah gempuran disrupsi digital.
"Istilah yang tadi saya dengar, perlu adanya keseimbangan baru sehingga media kita, media dalam negeri kita dapat terlindungi melalui berbagai aturan yang bisa memberikan perlindungan kepada mereka," kata Kiai Ma'ruf saat menggelar silaturahim dengan jajaran pemimpin redaksi media massa dan organisasi pers untuk mendengar sejumlah aspirasi dan juga permasalahan media di Kediaman Resmi Wapres Jalan Diponegoro Nomor 2 Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022) malam.
Usai mendengar sejumlah permasalahan yang dihadapi media massa saat ini, Kiai Ma'ruf menilai industri pers saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. "Bahkan ada yang mengatakan sudah dalam keadaan darurat," katanya.
Karena itu, Wapres menuturkan akan berupaya mencarikan solusi agar eksistensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi dapat tetap terjaga. "Oleh karena itu, dari hasil pantauan yang tadi kami dengar, kami ingin coba memfasilitasi supaya dibangun ekosistem yang tidak mematikan salah satu pihak," katanya.
Lebih jauh, Kiai Ma'ruf akan mengoordinasikan kepada para pemangku kepentingan untuk dapat menjaga kondusivitas pers agar berjalan sebagaimana mestinya. "Saya akan mencoba memfasilitasi dan mengomunikasikan agar pemerintah bisa hadir menjembatani situasi yang tidak baik-baik saja itu," ujar Wapres.
Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad memberikan apreasiasi atas terselenggaranya kegiatan yang diinisiasi oleh Wapres sebagai bentuk nyata pemerintah hadir untuk media. Arifin pun menyebut salah satu permasalahan media mainstream yaitu kehadiran informasi dari media baru yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi.
"Media mainstream itu tidak memegang kendali karena memang tidak bisa kita nafikan juga kedatangan dari teknologi informasi. Tapi kalau ini kita biarkan tentu keberadaan media kita semakin luruh," katanya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut mengungkapkan adanya ketidaksetaraan pendapatan iklan antara media mainstream dengan platform media sosial, serta mengenai pajak. Karena itu, ia berharap negara dapat hadir untuk membuat ekosistem media lebih kondusif.
Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga penulis buku "Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital" Agus Sudibyo menyebutkan, kehadiran media baru belum bisa menggantikan fungsi-fungsi demokratis publik yang selama ini dijalankan oleh media konvensional. Sehingga ia mengharapkan negara mengambil peran untuk dapat mencapai keseimbangan dari kehadiran media baru tersebut.
"Untuk mencapai keseimbangan baru ini, dalam konteks platform global diperlukan intervensi negara. Dalam rezim mana pun harus dikendalikan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan negara," kata Agus.
Dalam pertemuan, hadir sejumlah 18 perwakilan insan pers yang memaparkan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi media saat ini kepada Wapres. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, Wapres akan menindaklanjuti masukan, saran, dan aspirasi insan pers untuk dinamika industri media yang lebih kondusif dan semakin maju.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
