REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva memberikan pengakuan resmi atas hampir 1287 km tanah adat pada Jumat (28/4/2023). Tanah yang menyangkut enam area ini sebagian besar berada di Amazon dalam upaya melindungi hutan hujan yang tengah kritis itu.
“Kami akan melegalkan tanah adat. Memang prosesnya agak lama, karena harus melalui banyak tangan,” kata Lula.
Tindakan Lula merupakan pemenuhan janji kampanye kepada pendukung Pribumi dan pemilih pro-lingkungan yang mengangkatnya ke kemenangan tipis tahun lalu. Meski sudah diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat, tanah tersebut tetap berada di bawah yurisdiksi pemerintah federal.
“Saya tidak ingin ada wilayah adat dibiarkan tanpa demarkasi selama pemerintahan saya. Itulah komitmen yang saya buat untuk Anda," ujar Lula.
Kegiatan penambangan dilarang, serta pertanian komersial serta penebangan membutuhkan otorisasi khusus. Sedangkan yang bukan masyarakat adat dilarang terlibat dalam kegiatan ekonomi apa pun di tanah Pribumi.
Koordinator eksekutif di organisasi masyarakat adat Apib Kleber Karipuna menyebutnya sebagai perubahan yang disambut baik. Selama empat tahun telah muncul ancaman dan invasi yang menargetkan wilayah adat di bawah Jair Bolsonaro.
“Bagi kami, ini adalah proses memulai kembali yang sangat signifikan. “Tentu saja, masih ada tanah lain yang bisa dimajukan," ujar Karipuna.
Hutan hujan Amazon menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar dan merupakan penyangga penting terhadap perubahan iklim. Penelitian telah menunjukkan bahwa hutan yang diatur oleh penduduk asli adalah yang paling terpelihara di Amazon Brasil.
Tapi penggundulan hutan melonjak ke level tertinggi dalam 15 tahun selama kepemimpinan Bolsonaro. Kehancuran sebagian besar disebabkan oleh penambang ilegal dan perampok tanah. Kehancuran di Amazon timur telah begitu luas sehingga menjadi sumber karbon, bukan penyerap karbon.
Meski sudah disahkan pemberian lahan di hutan Amazon untuk masyarakat adat, tindakan ini tidak menjamin perlindungan. Sekutu Bolsonaro masih menguasai sebagian besar negara bagian Amazon.
Bagi sebagian masyarakat adat, pengumuman Lula masih mengecewakan. Brasil memiliki 733 wilayah dengan kasus demarkasi tertunda. Menurut Socio-Environmental Institute, Wilayah yang baru diakui hanya menyumbang enam persen dari jumlah itu. Pada Januari, pemerintah Lula telah berjanji untuk membuat 14 wilayah baru dalam jangka pendek.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
