REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan, Presiden Donald Trump belum membuat keputusan terkait apakah AS akan keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran. Namun, Trump tidak akan mempertahankan kesepakatan tersebut kecuali bila ada perubahan yang signifikan di dalamnya.
"Tidak ada perbaikan yang substansial. Tidak ada yang mengatasi kekurangan dari kesepakatan itu, dia (Trump) sepertinya tidak akan tetap berada dalam kesepakatan itu setelah bulan Mei nanti," kata dia seperti dilansir Anadolu Agency, Sabtu (28/4).
Trump menganggap kesepakatan nuklir Iran 2015 itu "gila" dan menjadi kesepakatan terburuk yang pernah dibuat. Dia juga memberikan ancaman bahwa AS akan menarik diri dari kesepakatan tersebut.
Trump menuturkan akan tetap dalam kesepakatan itu bila Washington dan sekutu Eropanya menyinggung sisi kesepakatan yang tidak terkait dengan perjanjian aslinya meliputi kegiatan regional Iran dan program rudal balistiknya.
Trump memiliki tenggat waktu sampai 12 Mei nanti untuk memutuskan apakah dia akan terus memperpanjang sanksi terhadap Iran. Beberapa negara, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa, Cina, dan Rusia melihat kesepakatan itu sebagai cara terbaik untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Iran pun dengan tegas membantah programnya dimaksudkan untuk mengembangkan senjata nuklir.
Trump mengkritik kesepakatan nuklir 2015 yang secara efektif mencabut beberapa sanksi Barat terhadap Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Meski begitu, Inggris dan sekutu Eropanya, Perancis dan Jerman berpendapat bahwa apa yang disebut Rencana Aksi Bersama Komprehensif sedang berlangsung dan mencari cara untuk mengatasi kekhawatiran Trump tentang aktivitas Iran yang lebih luas tanpa keluar dari kesepakatan nuklir.
Berdasarkan usulan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, AS dan Eropa akan setuju memblokir kegiatan nuklir Iran hingga 2025 dan seterusnya, untuk mengatasi program peluru kendali balistik Iran dan menghasilkan persyaratan untuk penyelesaian politik demi mengekang Iran di Yaman, Suriah, Irak dan Lebanon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika