REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- "Pembersihan etnis" oleh Myanmar terhadap kelompok Muslim Rohingya berlanjut. Seorang pejabat bidang hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa mengatakan, pembersihan etnis itu masih terjadi lebih dari enam bulan sejak serangan pemberontak menyulut pasukan keamanan melancarkan tindakan, yang telah membuat hampir 700 ribu warga mengungsi ke Bangladesh.
Andrew Gilmour, asisten sekretaris jenderal PBB untuk HAM, Selasa (6/3) mengeluarkan komentar itu setelah ia selama empat hari mengunjungi distrik Cox'x Bazar di negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Dalam kunjungan tersebut, Gilmour menemui orang-orang yang mengungsikan diri dari Myanmar baru-baru ini.
"Saya rasa, kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah saya lihat dan saya dengar di Cox's Bazar," kata Gilmour dalam pernyataan.
Setelah para pemberontak Rohingya menyerang 30 kantor polisi dan sebuah markas militer pada 25 Agustus, tentara-tentara dan polisi Myanmar menyisir desa-desa dalam gerakan, yang disebut pemerintah sebagai operasi sah untuk mencabut akar "teroris-teroris".
Para warga Rohingya yang mencari tempat penampungan di Bangladesh telah melaporkan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran. PBB dan Amerika Serikat telah menyimpulkan gerakan oleh pasukan keamanan Myanmar itu sudah menjadi pembersihan etnis.
Gilmour berbicara dengan para pengungsi, yang menceritakan penculikan-penculikan oleh pasukan keamanan dan setidaknya ada satu pria Rohingya yang tewas dalam penahanan pada Februari, bunyi pernyataan itu. "Tampaknya kekerasan yang meluas dan sistematis terhadap Rohingya terus berlangsung," kata Gilmour.
"Sifat kekerasan tersebut telah berubah dari pertumpahan darah tak terkendali dan pemerkosaan massal tahun lalu menjadi operasi teror dengan intensitas yang lebih rendah serta serta kelaparan yang dipaksakan, yang tampaknya diatur untuk membuat warga-warga Rohingya yang masih ada meninggalkan rumah-rumah mereka menuju Bangladesh."
Walaupun Myanmar mengatakan pihaknya siap menerima kembali para pengungsi, di bawah kesepakatan yang ditandatangani dengan Bangladesh pada November, tambahnya, "Pemulangan yang aman, bermartabat dan berkelanjutan tentu saja tidak mungkin terjadi di tengah kondisi saat ini".
Juru bicara pemerintah Zaw Htay mengatakan, ia belum melihat pernyataan PBB yang dikeluarkan pada Selasa itu, namun Myanmar mengatakan pihaknya tidak melakukan pembersihan etnis. "Kami tidak mengusir para pengungsi," tambahnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika