REPUBLIKA.CO.ID, KASHMIR -- Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan India terhadap warga sipil Muslim di wilayah Kashmir yang dikelola India. Menurut IPHRC, kekerasan itu bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia (HAM) di India dan dunia internasional.
Sedikitnya 20 orang tewas, yang sebagian besar anak muda, dan puluhan lainnya terluka parah, pada minggu terakhir tindakan keras dilakukan oleh pasukan India di Distrik Shopian. Sebuah rekaman video yang beredar di media sosial bahkan menunjukkan seorang warga sipil tewas terlindas kendaraan lapis baja.
Seperti dilaporkan laman Anadolu, IPHRC menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Komisi tersebut juga menyampaikan keprihatinan PBB dan OKI mengenai situasi HAM di wilayah Kashmir yang dikelola India.
Komisi tersebut mengimbau masyarakat internasional, terutama negara-negara anggota OKI, untuk menekan India agar segera mengakhiri pelanggaran HAM yang dilakukan militernya. IPHRC juga mendesak pihak berwenang untuk menyeret ke pengadilan semua pihak yang bertanggung jawab.
IPHRC menyambut baik pernyataan dukungan OKI baru-baru ini terhadap hak-hak sah masyarakat Kashmir, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Komisi itu menyerukan agar perselisihan diselesaikan melalui dialog sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dan keinginan rakyat Kashmir.
Separatis Muslim telah terlibat bentrokan dengan pasukan India sejak akhir 1980-an di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Wilayah tersebut adalah satu-satunya negara bagian yang penduduknya mayoritas Muslim di negara mayoritas Hindu tersebut.
New Delhi menuduh Pakistan secara rahasia mendukung pemberontakan separatis yang sudah lama terjadi. Kedua negara yang bersaing itu telah terlibat dalam beberapa perang di Kashmir.
Kekerasan semakin meningkat dalam dua bulan terakhir. Tahun ini, tercatat ada 131 orang tewas di Kashmir, termasuk 72 militan, 31 warga sipil, dan 28 personel keamanan India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika