REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM - Para menteri Israel, Ahad (4/12), marah setelah Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan ia mengkhawatirkan masa depan demokrasi dan HAM kaum hawa di Israel.
Anggota parlemen Israel, terutama anggota pemerintah sayap-kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam beberapa bulan belakangan telah memelopori serangkaian rancangan undang-undang yang dikecam oleh kelompok hak asasi lokal sebagai upaya untuk mengendalikan wartawan dan organisasi nonpemerintah yang condong ke kiri.
Di antara usul peraturan yang paling kontroversial ialah yang akan membatasi dana asing buat organisasi tertentu nonpemerintah --peraturan yang dikatakan para pegiat sayap kiri ditujukan kepada kelompok yang menentang pendudukan Israel dan melaporkan pelanggaran hak asasi orang Palestina.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, yang berbicara kepada wartawan tanpa menyebutkan jatidirinya, mengkonfirmasi Hillary Clinton "prihatin mengenai peraturan tentang organisasi nonpemerintah dan "komentar tokoh konservatif Israel mengenai perempuan" tersebut .
Pernyataan Hillary, yang dilaporkan disampaikan dalam pertemuan tertutup Forum Saban di Washington pada Sabtu (3/12), menjadi berita utama di sebagian besar surat kabar Israel.
Harian papan atas Israel, Yediot Aharonot, menyatakan Hillary menggambarkan ia terkejut saat mendengar bahwa sebagian bus di Jerusalem menerapkan pemisahan gender dan sebagian tentara agama Israel menolak untuk menghadiri kegiatan yang menampilkan perempuan menyanyi.
Komentar tersebut memicu reaksi cepat di Jerusalem, tempat para menteri Israel yang mengadakan pertemuan mingguan kabinet menuduh Hillary berlebihan.
Menteri Keuangan Yuval Steinitz menyebut pernyataan Hillary "benar-benar dibesar-besarkan", demikian laporan media Israel. "Israel adalah demokrasi yang hidup dan bernafas liberal," katanya.
Steinitz dilaporkan mengakui pemisahan gender adalah masalah di Israel, "tapi untuk menyatakan ada ancaman terhadap demokrasi Israel adalah tindakan yang terlalu dibesar-besarkan".
Menteri Lingkungan Hidup Israel Gilad Erdan juga mengakui sebagian keprihatinan mengenai seruan yang bertambah bagi pemisahan gender oleh masyarakat ultra ortodoks Israel, tapi menyarankan Hillary agar perhatiannya ke tempat lain. "Para pejabat pemilihan di seluruh dunia mesti mula-mula mengkhawatirkan masalah di dalam negeri mereka," katanya.
Menteri Dalam Negeri Eli Yishai dari partai ultra-ortodoks Shas, membela negara Yahudi tersebut, dan menyatakan Israel tetap menjadi "satu-satunya demokrasi di Timur Tengah".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
