REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-Moon meminta para pemimpin internasional untuk mendengarkan rakyat mereka. Permintan ini sekaligus mengirim peringatan kepada mereka yang menempatkannya di atas hukum.
Berbicara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) di Dubai, Senin (9/2), Sekjen PBB mengaku telah berulang kali mengutuk perilaku keji dari pemimpin yang melakukan tindakan mengerikan terhadap warga sipil.
"Pemimpin yang menempatkan dirinya di atas hukum dan rakyatnya menempatkan dia pada risiko. Pemimpin harus mendengarkan suara rakyat, apa visi mereka, aspirasi, khususnya suara perempuan yang telah berjuang terlalu lama untuk kesetaraan," katanya seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Selasa (10/2).
Ia mendorong akuntabilitas dan transparansi sebagai faktor untuk kemajuan pemerintah. Ia mengaku telah memilih untuk mempublikasikan aset dan pendapatan keuangannya, mendorong para pemimpin dunia lain untuk melakukan hal yang sama.
Dalam referensi untuk gejolak regional, termasuk konflik Israel-Palestina, ia menyoroti ketidakstabilan di Libya dan Yaman. Ban ki-Moon juga cemas ISIS merebut wilayah di Suriah dan Irak selama tahun lalu.
"Pemerintah menghadapi banyak tantangan di seluruh dunia, dan PBB menempa respon global untuk tantangan ini. Kita harus mengatasi marginalisasi dan eksklusi yang mendorong radikalisasi," katanya.
Sekjen PBB menunjukkan tiga peristiwa utama yang akan berlangsung tahun ini yaitu pembangunan berkelanjutan yang akan datang forum kemitraan global di Addis Ababa, perjanjian perubahan iklim di Paris pada bulan Desember, dan pertemuan puncak khusus Majelis Umum PBB tahun ini.
"Kami adalah generasi pertama yang bisa mengakhiri kemiskinan, dan kami mungkin generasi terakhir untuk mencegah perubahan iklim," klaimnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
