REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Pemerintah Myanmar menolak untuk disalahkan terkait kasus migran Muslim Rohingya. Mereka bahkan tak mau hadir ke pertemuan puncak di Thailand yang akan membahas masalah tersebut. Aljazeera melaporkan pada Sabtu (16/5), kantor Presiden Thein Sein mengatakan, Myanmar tak akan menghadiri pertemuan di Thailand jika pertemuan tersebut membahas masalah Rohingya.
Padahal pertemuan yang akan berlangsung pada akhir bulan ini memang bertujuan meredakan keadaan darurat yang terjadi setelah ribuan pengungsi Rohingya terdampar di lautan. Kepala kantor Presiden Myanmar Mayor Zaq Htay mengatakan, mereka tak mengabaikan masalah migran.
Namun, menurutnya, para pemimpin Myanmar yang akan memutuskan apa akan datang atau tidak ke pertemuan jika pembahasan terkait Rohingya. "Kami tak akan menerima tuduhan yang menyatakan Myanmar sebagai sumber masalah," katanya.
Menolak disalahkan terkait Rohingya, Myanmar malah menyalahkan sejumlah negara tetangganya mengenai krisisi ini. Menurut Zaw Htay, mendorong kembali pengungsi ke laut merupakan tindakan yang tak manusiawi. "Dari sudut pandang kemanusiaan, itu menyedihkan melihat orang-orang itu didorong ke laut oleh beberapa negara," ungkap Zaw Htay.
Ribuan pengungsi yang mayoritas merupakan Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar dengan menggunakan kapal yang penuh sesak. Mereka mencapai Malaysia, dan selama ini telah menerima lebih dari 45 ribu Rohingya. Namun kini Malaysia mengatakan tak bisa lagi menerima hal ini, hal yang sama disuarakan Indonesia dan Thailand.
Untuk itu Thailand berencana menggelar pertemuan regional pada 29 Mei demi membahas akar penyebab imigrasi tak teratur di Samudra Hindia ini. Rencananya pertemuan akan dihadriri 15 negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
