Ahad 06 Mar 2016 18:44 WIB

Cina akan Pertahankan Taiwan Jika Perlu dengan Kekerasan

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Joko Sadewo
Presiden Cina Xi Jinping.
Foto: Reuters
Presiden Cina Xi Jinping.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING--Cina tidak akan pernah membiarkan tragedi Taiwan memisahkan diri terjadi lagi. Peringatan keras ke pulau yang bergerak ke arah kemerdekaan itu bahkan akan dilakukan pemerintah Cina.

Berbicara kepada delegasi dalam pertemuan tahunan parlemen Cina, Presiden Xi Jinping mengatakan pihaknya tidak mau mengalah dalam desakan Taiwan.

"Kami akan menjaga kedaulatan dan integritas teritorial negara dan tidak pernah membiarkan tragedi sejarah pemisahan nasional terjadi lagi," katanya mengacu pada kehilangan dinasti Qing dari Taiwan ke Jepang pada 1895.

Menjadi sebuah koloni Jepang selama 50 tahun, Taiwan direabsorbsi Cina pada 1945, tapi kemudian terpecah lagi setelah Chiang Kai-shek memindahkan pemerintahan mereka ke pulau pada 1949 usai perebutan Komunis di daratan. Cina menganggap Taiwan yang menjalankan pemerintahan demokratis sebagai provinsi bandel dan perlu dikembalikan, dengan kekerasan jika perlu.

"Ini adalah keinginan umum dan kehendak yang kuat dari semua masyarakat Cina. Hal ini juga komitmen serius kami dan tanggung jawab kami untuk sejarah dan masyarakat," tambahnya.

Cina telah berulang kali memperingatkan setiap langkah menuju kemerdekaan sejak kemenangan telak Januari lalu oleh Tsai Ing-wen dan Partai Progresif Demokratik (DPP) dalam pemilihan presiden dan parlemen Taiwan.

Tsai mengatakan, ia akan menjaga perdamaian dengan Cina. Media pemerintah Cina juga telah mencatat janji Tsai untuk mempertahankan 'status quo' dengan Cina.

Namun Xi menegaskan kebijakan Cina terhadap Taiwan adalah jelas dan konsisten, juga tidak akan berubah seiring dengan perubahan situasi politik Taiwan.

"Teman sebangsa dari kedua sisi Selat Taiwan mengharapkan perkembangan damai hubungan lintas Selat dan kita tidak boleh mengecewakan mereka," tambahnya.

Tsai yang tidak akan diresmikan hingga Mei mengambil alih posisi Presiden Ma Ying-jeou dari Partai Nasionalis yang ramah dengan Cina. Presiden Ma tersebut menandatangan serangkaian perjanjian selama delapan tahun. Presiden yang menjabat sejak 2008 tersebut membangun hubungan yang lebih erat antara Taiwan dan Cina.

Tapi, pakta perdagangan yang kontroversial telah mendekam di parlemen pulau setelah protes pada 2014 terhadap kesepakatan perdagangan dengan Cina.

Menteri Li Keqiang tidak menyebutkan pemilihan Taiwan namun mengatakan Cina akan mempertahankan kebijakan utama pada Taiwan. Cina juga ingin mempertahankan pertumbuhan damai hubungan lintas-selat dan menjaga perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement