REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa jam setelah laporan adanya konfrontasi antara sebuah kapal penjaga pantai Cina dan kapal Indonesia di Laut Cina Selatan, seorang diplomat Cina disebut-sebut menghubungi pejabat pemerintah Indonesia.
Mereka meminta Indonesia tak mengangkat masalah ini di media mengingat hubungan pertemanan kedua negara. Namun seperti dilansir Bloomberg, Rabu (23/3), permintaan tersebut ditolak. Pejabat di Jakarta segera menggelar konferensi media mengeluhkan tindakan Cina.
Pejabat Indonesia dengan syarat anonim mengatakan, pemerintah sebenarnya tak mau menanggapi masalah ini. Tapi mereka terpaksa merespon karena tindakan Cina dinilai provokatif.
Diplomasi di balik layar mengungkapkan bagaimana kedua belah pihak pada biasanya lebih memilih untuk mengecilkan insiden yang terjadi di antara kedua pihak di wilayah perairan tersebut.
Misalnya Indonesia umumnya menghindari publikasi insiden di Laut Cina Selatan karena berusaha menjaga hubungan ekonomi penting dengan Cina. Sementara Beijing menyadari perlunya dukungan internasional, terutama karena kasusnya dengan Filipina.
Ahli di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura Ian Storey mengatakan, di masa lalu saat insiden semacam ini terjadi Indonesia cenderung mengecilkannya atau bahkan menutupi. Itu dilakukan demi kepentingan hubungan harmonis dengan Cina.
"Tapi jika Cina mulai mencoba dan menegakkan klaim yurisdiksi di domain maritim Indonesia, Jakarta tidak punya pilihan kecuali untuk mempublikasikan tindakan Cina dan mendorong kembali melawan perilaku asertif Beijing," katanya.
Cina merupakan mitra dagang dua arah terbesar di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengandalkan hubungan itu untuk mendanai banyak keutuhan infrastruktur di Indonesia.
Pada Sabtu (19/3) patroli nelayan Indonesia menangkap kapal Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif pulau-pulau Natuna. Hal itu memancing kemarahan Indonesia. Pemerintah mengajukan protes ke Cina atas insiden tersebut.
Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying pada Senin (21/3) mengatakan, insiden terjadi di wilayah perikanan Cina. Hua justru mengatakan kapal Cina diserang dan dilecehkan oleh kapal bersenjata Indonesia.
Cina selama ini mengklaim lebih dari 80 persen kawasan Laut Cina Selatan, berdasarkan sembilan garis putus-putus yang tak memberikan koordinat yang tepat. Langkah Cina tersebut memicu sengketa dengan Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia yang juga mengklaim pulau-pulau di dalam garis yang dibuat Cina.
Pada 2012, Cina mengeluarkan paspor yang menunjukkan sembilan garis putus-putus melanggar batas zona ekonomi eksklusif dari Kepulauan Natuna, tapi bukan pulau itu sendiri. Indonesia tak mengakui klaim itu.
Tindakan Cina di Laut Cina Selatan tampaknya sedang menguji Jokowi, yang sedang berupaya melindungi wilayah perikanan Indonesia dari perambahan ilegal. Jokowi memiliki visi mengubah negaranya menjadi kekuatan maritim global.
Angkatan Laut Indonesia dalam beberapa bulan terakhir telah menyebarkan lebih banyak kapal perang di wilayah Natuna dan mendorong untuk merebut kembali wilayah udara di daerah militer sensitif yang saat ini dikuasai Singapura. Natuna memiliki 51 triliun kaki kubik cadangan gas, sepertiga dari total negara.
Global Times sebuah surat kabar yang diterbitkan Partai Komunis, mendesak kedua belah pihak menahan diri dan fokus pada kepentingan bersama. Salah satunya seperti proyek kereja kecepatan tinggi Cina-Indonesia. Cina menurut Global Times, tidak berharap terlibat sengketa dengan beberapa negara tetangga di Laut Cina Selatan pada waktu yang sama.
"Kepulauan Natuna milik Indonesia. Cina tidak keberatan untuk itu. Tapi ZEE Indonesia yang tumpang tindih dengan garis sembilan putus-putus, membuat perselisihan perikanan di daerah itu tak terelakkan," ujar editorial Global Times.
Ikuti Whatsapp Channel Republika