REPUBLIKA.CO.ID, RAKHINE -- Situasi kemanusiaan etnik minoritas Rohingya saat ini masih sangat mengerikan. Lebih dari 125 ribu warga Rohingya hidup sangat terbatas di kamp-kamp pengungsi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch Phil Robertson yang berbincang dengan Republika melalui surat elektronik mengatakan, Rohingya yang hidup di kamp-kamp pengungsi tak memiliki akses ke berbagai layanan dasar kemanusiaan. Mereka tak mendapat makanan yang cukup, air bersih, fasilitas sanitasi, layanan kesehatan dasar, dan pendidikan bagi anak-anak mereka.
"Pada kenyataannya Rohingya dikepung dan ditembaki di kamp-kamp ini. Pertama oleh pasukan keamanan pemerintah yang mengklaim berada di sana untuk melindungi mereka, juga oleh masyarakat Rakhine dari etnik bermusuhan yang akan menyerang dan membunuh Rohingya yang meninggalkan kamp," kata Robertson mengisahkan situasi terkini Rohingya di Rakhine kepada Republika.
Pembatasan ini, menurut Robertson, berdampak pada sulitnya warga Rohingya menemukan mata pencaharian untuk kehidupan mereka. Akhirnya mereka hanya bisa bergantung pada bantuan-bantuan internasional yang dikirim ke kamp-kamp tersebut.
Padahal, Robertson mengatakan, sebelum pecah kekerasan pada 2012, banyak warga Rohingya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang kecil, dan nelayan. Namun, kini mereka tertahan dalam situasi yang membuat mereka tak berdaya.
"Satu-satunya cara adalah mereka keluar melarikan diri dari Rakhine. Itu mengapa banyak Rohingya melarikan diri dengan kapal-kapal pada 2015. Ratusan dari mereka bahkan berakhir di Aceh, Indonesia," ujarnya.
Robertson melanjutkan, pemerintah lokal di Rakhine juga melakukan banyak pembatasan yang membuat sulit Rohingya. Dianggap tak memiliki kewarganegaraan, membuat warga Rohingya harus mendapat izin pejabat setempat untuk menikah bahkan memiliki anak.
Hal itu dimanfaatkan pejabat untuk berlaku sewenang-wenang. Biasanya yang terjadi adalah warga Rohingya tersebut diminta membayar suap untuk mendapat izin. Namun, bagaimana memberi suap jika mereka tak memiliki mata pencaharian yang dapat menghasilkan uang.
Robertson menambahkan, warga Rohingya juga dilarang membangun atau memperbaiki rumah atau masjid mereka. Pemerintah lokal menganggap kegiatan tersebut sebagai sesuatu yang ilegal.
Dengan segala pembatasan tersebut, menurut Robertson, Rohingya pun hidup dengan belas kasihan para pejabat Buddha dan polisi lokal. Tak jarang, penangkapan sewenang-wenang pun dilakukan pejabat dan berakhir dengan pelecehan serta penyiksaan di penjara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
