REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya pada konferensi ilmu pengetahuan dan teknologi di Ankara, Turki, mengecam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa. Menurutnya, struktur PBB tidak adil dan saat organisasi tersebut membuat keputusan.
''Dewan Keamanan PBB didirikan untuk menjamin hak asasi manusia dan menghilangkan ketidakadilan, tetapi hari ini gagal untuk melaksanakan tugas ini,'' kata Erdogan pada Senin (3/10) seperti dikutip dari laman Hurriyet Daily News.
Ia mencatat,tidak ada negara-negara Islam yang menjadi anggota di Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB seharusnya ditingkatkan dari 10 sampai 20 negara, 10 negara digilir setiap dua tahun, sehingga seluruh 193 negara memiliki peluang yang sama.
Erdogan juga mengecam AS terkait keinginan Turki diekstradisinya ulama Fethullah Gulen yang saat ini di Pennysylvania. Ia menyebut Gulen hidup dalam kemewahan tinggal di tanah seluas 400.000 meter persegi selama 17 tahun. Namun, AS enggan mengekstradisi Gulen.
Seperti diketahui, Turki menuding Gulen berada di balik upaya kudeta militer yang gagal 15 Juli 2016 lalu.
Erdogan juga mengeluhkan, Ankara telah meminta AS untuk membeli drone buatannya, namun hambatan terjadi di tingkat Kongres AS.
Baru-baru ini, Turki membeli 10 drone dari Israel, tetapi Ankara menghadapi masalah dalam memperbaikinya. Erdogan juga menambahkan bahwa masalah tersebut menyebabkan Turki untuk memproduksi pesawat tak berawak kita sendiri untuk digunakan dengan amunisi.
Presiden Turki juga mengecam Uni Eropa yang gagal menepati janjinya terkait bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Suriah yang berada di Ankara. Uni Eropa menjanjikan 3 miliar Euro, hanya 179 juta Euro yang diberikan sejauh ini.
''Meskipun isu pengungsi dikemukakan di dalam pertemuan Majelis Umum PBB di New York, tidak ada yang benar-benar membela mereka, katanya, Erdogan juga bersumpah bahwa Turki akan terus memenuhi tugas kemanusiaan terlepas dari apakah Uni Eropa memenuhi janjinya atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika