REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik etnis yang terjadi di Rakhine, Myanmar, perlu menjadi perhatian dunia, tapi harus disikapi tanpa emosi. Duta Besar (Dubes) RI untuk Myanmar Ito Sumardi mengatakan, sikap dan opini masyarakat yang terbentuk akibat pemberitaan yang datanya sebagian tidak benar, bisa memengaruhi hubungan Indonesia dan Myanmar.
"Sangat disayangkan, sikap dan opini yang terbentuk akibat pemberitaan-pemberitaan media, yang datanya sebagian adalah tidak benar. Ini membentuk opini yang berlebihan dan emosional dari sebagian masyarakat Indonesia, sehingga akan mempengaruhi hubungan baik yang selama ini telah terjalin dan kepercayaan pemerintah Myanmar terhadap Indonesia," ujar Ito dalam keterangan tertulisnya, Ahad (3/9) pagi.
Ito mengatakan, masyarakat tidak perlu terlalu emosi karena perlu mencermati fakta-fakta objektif yang ada dan memahami pemerintah Myanmar saat ini dalam posisi yang sulit, untuk melalui proses transisi sebagai suatu negara demokrasi yang baru. Masalah yang dihadapi pemerintah Myanmar sangat kompleks sehingga masyarakat harus menilai secara komprehensif dan cermat situasi yang berkembang di Rakhine.
Ito memaparkan, situasi di Rakhine Utara yang sebagian besar dihuni masyarakat etnis Rohingya (etnis yang berasal dari Bangladesh), memanas pasca penyerangan terhadap 30 pos polisi dan 1 markas tentara secara serentak. Penyerangan itu membunuh beberapa polisi dan tentara, serta membakar beberapa mobil polisi, kemudian juga menyerang permukiman penduduk yang mengakibatkan jatuhnya korban masyarakat tidak berdosa.
Aparat keamanan Myanmar kemudian melakukan operasi pemulihan keamanan dan mendapatkan perlawanan yang kuat dari Arakan Rohingnya Salvation Army (ARSA), bersama beberapa masyarakat Myanmar. Sehingga, terjadi pengungsian besar-besaran etnis Rohingya yang sudah sangat lama mendiami wilayah Rakhine Utara secara ilegal (menurut versi pemerintah), maupun penduduk warga negara Myanmar di area tersebut.
"Permasalahan Rohingya adalah sebagian dari permasalahan domestik yang ada di Myanmar karena masih ada konflik-konflik etnis lainnya yang menggunakan senjata dan kekerasan dari sesama agama Myanmar (Budha). Di Rakhine, konflik etnis tidak hanya oleh Rohingya, tapi dengan sesama agama Budha yang ada di kelompok Arakan Independen Army dan berbatasan dengan China," ujarnya.
Sebenarnya, lebih lanjut Ito menjelaskan, kejadian yang terjadi saat ini merupakan reaksi dari pemerintah Myanmar yang ingin memulihkan keamanan di wilayah Rakhine. Ekses dari pertempuran antara aparat keamanan pemerintah Myanmar dan gerombolan bersenjata ARSA, pasti memiliki konsekuensi jatuhnya korban masyarakat di kedua belah pihak.
Ito mengungkapkan, Myanmar juga sedang menjalani proses transisi yang membuat dinamika politik dan tensi politik dalam negeri menjadi tinggi. Perhatian pemerintah Myanmar untuk penanganan konflik di Rakhine yang juga terdapat etnis Rohingya, sudah menjadi prioritas utama. Namun, karena keterbatasan sumber daya, membuat upaya tersebut terkendala atau tidak dapat berjalan secara optimal.
Dari sisi tersebut, peran indonesia masuk selama ini. Indonesia membantu Myanmar sebagai sesama negara ASEAN secara inklusif (tidak mendasarkan pada etnis dan agama tertentu). Semata-mata dari aspek kemanusiaan tanpa turut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar, karena Myanmar adalah negara yang berdaulat.
"Bantuan kemanusiaan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, obat-obatan, dan sosial yang melibatkan aliansi lembaga kemanusiaan Indonesia, sudah lama dilakukan pemerintah Indonesia, dengan tidak menggunakan megaphone diplomacy. Sehingga, kesan di kalangan masyarakat bahwa pemerintah Indonesia tidak berbuat apa-apa, itu suatu anggapan yang sangat keliru," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
