REPUBLIKA.CO.ID,MADRID -- Jaksa penuntut negara Spanyol memerintahkan pihak berwenang setempat untuk menyelidiki 712 wali kota prokemerdekaan di Catalonia pada Rabu (13/9). Jaksa juga meminta polisi menahan wali kota yang tidak bekerja sama.
Perintah Jaksa ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Madrid dan Barcelona karena sebuah referendum kemerdekaan yang diusulkan pada 1 Oktober, yang telah dianggap ilegal oleh pengadilan Spanyol. Perintah ini menginstruksikan pemerintah daerah memanggil walikota untuk bersaksi di pengadilan. Bagi wali kota yang menolak untuk bersaksi maka pihak berwenang diinstruksikan untuk melakukan penahanan.
Para wali kota tersebut telah mengumumkan dukungan mereka untuk referendum dan mereka mewakili sekitar 75 persen dari semua wali kota Catalan. "Kami mengulangi dukungan maksimal kami dari semua walikota. Membela demokrasi tidak akan pernah menjadi kejahatan, "tulis Asosiasi Kota untuk Kemerdekaan, sebuah organisasi yang menerbitkan daftar walikota pro-kemerdekaan yang sekarang sedang diselidiki pemerintah seperti dilansir Anadolu, Rabu (13/9).
Pada Selasa, polisi diperintahkan untuk menangkap materi yang berkaitan dengan referendum kemerdekaan. Namun, pemerintah pro-kemerdekaan di Catalonia mengatakan bahwa pemungutan suara akan terus berlanjut.
Saat ketegangan mengenai referendum kemerdekaan semakin meningkat, Raja Spanyol Felipe VI membuat pernyataan publik pertamanya sejak pemerintah Catalonia mengeluarkan sebuah undang-undang di parlemen yang merinci referendum tersebut dan membentuk rezim peradilan pengecualian di wilayah timur laut Spanyol yang kaya raya. "Terhadap mereka yang berada di luar legalitas konstitusional. Saya yakin bahwa undang-undang yang terkait dengan semua orang Spanyol akan dipertahankan," kata raja tersebut pada Rabu di National Culture Awards di Cuenca.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
