REPUBLIKA.CO.ID NEW YORK -- Duta Besar Venezuela, Rafael Ramirez yang juga salah satu pejabat di PBB mengaku tak pernah menerima petisi soal Papua. Bantahan tersebut sekaligus klarifikasi atas berita yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian," ujar Ramrez dalam siaran pers, Jumat, (29/9).
Menjawab pertanyaan wartawan apakah Ramirez pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda, ia mengatakan, selaku Ketua Komite Dekolonisasi pihaknya tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C24. Ramrez juga menyampaikan kegusarannya dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.
Pernyataan Ramirez tersebut disampaikan setelah pada Rabu (27/9), Guardian dalam artikelnya, menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.
Ramirez menegaskan, ia sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota. Seperti di jelaskan oleh Ketua Komite Dekolonisasi, bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories. Lebih lanjut ditegaskan fakta bahwa Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut.
"Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota," ujarnya.Venezuela, terang Ramirez.
Ia menegaskan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Pernyataan Ketua Komite Dekolonisasi kembali menunjukan bahwa kelompok separatis dan Benny Wenda terus menyebarkan hoaks dan kebohongan kepada publik.
Kegiatan bohong seperti ini sangat sering dilakukan khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir. "Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," ujar Dubes RI untuk PBB, Triansyah Djani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika