REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Parlemen Katalan akan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk menyetujui tanggapannya terhadap keputusan Pemerintah Spanyol yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni menerapkan peraturan langsung terhdapa Katalunya.
Pemimpin Katalan Carles Puigdemont, berencana maju terus dengan sebuah deklarasi kemerdekaan sepihak. Ia juga menggambarkan langkah Madrid sebagai serangan terburuk terhadap institusi Katalunya sejak era diktator Jenderal Franco. Dia menuduh Pemerintah Spanyol menutup pintu atas permintaannya untuk dialog guna menyelesaikan krisis politik terburuk di negara itu.
Pemerintah Katalan mengatakan, akan melawan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan institusi Katalunya yang terpilih secara demokratis dan sesuai mandat yang telah diberikan melalui referendum kemerdekaan unilateral yang diadakan pada 1 Oktober. Juru Bicara Katalan Jordi Turull mengatakan kepada stasiun radio Catalan RAC1 bahwa pekan depan akan keputusan akan diambil.
"Tidak melakukan apa-apa tidak sesuai dengan rencana kita," katanya.Seperti dilansir Guardian, Ahad (22/10).
Turull menolak tuntutan diadakannya pemilihan baru sebagai cara untuk memecahkan kebuntuan. Puigdemont menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan pada 10 Oktober, namun mengusulkan agar pengaruhnya ditangguhkan selama dua bulan untuk memungkinkan dialog.
Meskipun Puigdemont telah menolak tekanan politik internal untuk secara resmi mengumumkan kemerdekaan Katalan. Ia khawatir jika kemerdekaan diumumkan akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut dan dapat menimbulkan bentrok antara polisi regional, Mossos d'Esquadra melawan ribuan Spanish Guardia Civil dan petugas kepolisian nasional yang dikerahkan di Katalunya.
Bahkan jika dia menarik kembali sebuah deklarasi, banyak orang Katalan termasuk Mossos dan pegawai negeri dapat memutuskan untuk tidak mematuhi perintah dari Madrid, dan puluhan ribu orang bisa turun ke jalan untuk melindungi institusi pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
