REPUBLIKA.CO.ID, RAKHINE -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membantah bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar untuk membangun tempat tinggal warga Rakhine yang hancur akibat operasi militer setempat. PBB berpendapat hunian yang dibangun berdasarkan rencana otoritas lokal dibawah standar.
"Tak ada kesepakatan semacam itu sejauh ini," kata Juru Bicara Kordinator Pembangunan Tempat Tinggal PBB, Stanislav Saling kepada Reuters, Kamis (26/10) di Myanmar.
Bantahan tersebut muncul lantaran pemberitaan media milik pemerintah setempat, Global New Light of Myanmar yang menyebut PBB setuju membantu pemerintah menyediakan rumah bagi warga Rakhine. Media tersebut juga mengatakan jika PBB akan bekerja dibawah pemerintah untuk menyediakan proyek yang sesuai dengan sistem administrasi budaya dan sosial Myanmar.
PBB menilai program pembangunan rumah warga Rakhine yang dicanangkan pemerintah Myanmar berada dibawah standar. PBB mengkritik rencana pemerintah untuk menempatkan kembali muslim Rohingya yang kabur ke desa-desa yang mirip tempat pengungsian.
Sementara, misi pembangunan rumah milik PBB mengharuskan pengungsi diberi tempat tinggal sesuai standar perumahan. Stanislav Saling mengatakan, pengungsi harus ditempatkan kembali ke lokasi yang aman dan bermartabat seperti semula.
"PBB hanya tertarik dengan program tersebut jika sesuai dengan norma dan standar internasional," kata Stanislav Saling lagi.
Seperti diketauhi, lebih dari 500 ribu muslim Rohingya kabur dari kejaran militer Myanmar dan mengungsi ke Bangladesh. Pemerintah kemudian enggan untuk mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar.
Kendati, Pemimpin de facto Aung San Suu Kyi mengatakan, muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dapat kembali jika bisa membuktikan mereka benar warga Myanmar. Namun belum jelas apakah mereka dibolehkan kembali ke rumah masing-masing. Ini mengingat desa dan ladang mereka kemungkinan sudah dijual otoritas setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika