REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk koordinator penduduk PBB yang baru untuk Myanmar pada Selasa (31/10). PBB menunjuk Knut Ostby dari Norwegia untuk mengambil alih peran kemanusiaan pada saat ketegangan terjadi dengan pemerintah Myanmar mengenai penanganan krisis Rohingya.

Penunjukan sementara dilakukan setelah Myanmar memblokir peningkatan posisi kepala PBB di negara tersebut. Pemimpin de fakto Myanmar, Aung San Suu Kyi mengatakan kepada para diplomat dalam pertemuan pribadi dia frustrasi dengan PBB, khususnya kelompok hak asasi manusia.

Ostby pernah bertugas untuk PBB di sejumlah wilayah yang penuh ketegangan, termasuk Afghanistan dan Timor Timur. Ia akan menggantikan Renata Lok Dessallien yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Pelanggaran HAM Rohingya, Penyelidik PBB Kecewa pada Suu Kyi

Saat ini sekitar 600 ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh setelah kekerasan etnis meletus di negara bagian Rakhine utara Myanmar pada akhir Agustus. Pemantau hak asasi manusia dan pengungsi Rohingya mengatakan tentara dan  Buddha Rakhine telah memaksa mereka meninggalkan rumah mereka.

Penyelidik PBB yang mewawancarai orang-orang Rohingya yang tinggal di kamp pengungsian di dekat Cox's Bazar mengatakan, mereka telah mengumpulkan kesaksian yang menunjuk ada pola metodologis yang konsisten, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembakaran.

Tim pencari fakta yang dipimpin mantan jaksa agung Indonesia Marzuki Darusman mengatakan, jumlah korban tewas akibat tindakan militer Myanmar setelah serangan gerilyawan Rohingya pada 25 Agustus tidak diketahui. Namun ada kemungkinan jumlahnya sangat tinggi.

Tim PBB yang dibentuk UN Human Rights Council pada Maret, memperbarui permohonannya untuk mendapat akses ke negara bagian Rakhine dan untuk pembicaraan dengan pemerintah Myanmar dan militer untuk menetapkan fakta-fakta.

Pupusnya Pariwisata Myanmar di Tengah Krisis Rohingya

Ikuti Whatsapp Channel Republika