REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pejabat AS mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12). Keputusan itu sangat berbeda dengan kebijakan beberapa dekade AS dan berisiko memicu kekerasan di Timur Tengah.
Trump juga dilaporkan akan memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai mengembangkan sebuah rencana untuk memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv yang prosesnya diperkirakan akan memakan waktu tiga sampai empat tahun itu.
Menurut pejabat itu, Trump akan mengumumkan keputusannya dalam sebuah pidato penting. Namun proses relokasi kedutaan belum bisa dilakukan untuk saat ini karena diplomat AS belum memiliki bangunan di Yerusalem, termasuk keamanan atau tempat tinggal untuk para diplomat.
Dukungan Trump terhadap klaim Israel atas seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kota akan membalikkan kebijakan AS yang telah berlangsung lama. Mengingat Palestina menginginkan Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.
Masyarakat internasional juga tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota yang merupakan rumah bagi tempat suci untuk umat Islam, Yahudi dan Kristen. Pejabat yang mengumumkan kepada media menjelang pidato Trump pada Rabu (6/12) pukul 13.00 siangwaktu setempat mengatakan, keputusan Trump yang dimaksudkan untuk memenuhi janji kampanye presidennya.
Ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pra-penghakiman atas hasil perundingan terakhir mengenai status akhir Yerusalem. Salah satu pejabat berpendapat bahwa pengumuman Trump mencerminkan realitas historis Yerusalem sebagai pusat kepercayaan Yahudi dan realitas modern bahwa ini adalah tempat pemerintahan Israel.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Raja Yordania Abdullah, Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi dan Raja Arab Saudi Salman menerima telepon dari Trump pada Selasa (5/12).
Para pemimpin tersebut memperingatkan Trump mengenai langkah sepihak AS itu dapat menghalangi upaya perdamaian yang sebelumnya diupayakan oleh Pemerintah AS terdahulu dan menimbulkan gejolak di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika