REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Otoritas Turki angkat bicara terkait pernyataan Pemerintah Prancis akan operasi militer mereka di Afrin. Turki menilai komentar yang dilontarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron merupakan sebuah penghinaan.

"Turki menganggap ucapan Prancis mengenai operasinya ke wilayah Afrin di Suriah utara sebagai sebuah penghinaan," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Kamis (1/2).

Cavusoglu mengatakan, perundingan damai Suriah di Jenewa perlu digagas kembali. Dia menambahkan, pemerintah Suriah juga perlu memulai perundingan untuk melakukannya setelah sebuah konferensi di Sochi yang diprakarsai Rusia pada Selasa (30/1).

Sebelumnya, Presiden Emmanuel Macron memperingatkan Turki jika operasi militer terhadap milisi Kurdi di Suriah utara seharusnya tidak menjadi alasan bagi mereka untuk menyerang Suriah. Dia mengatakan, Ankara harus mengkoordinasikan tindakan dengan sekutu-sekutunya.

"Jika ternyata operasi ini selain untuk melawan ancaman teroris potensial ke perbatasan Turki dan menjadi operasi invasi, maka hal ini menjadi masalah bagi kami," kata Macron.

Kongres Dialog Nasional Suriah di Sochi, Rusia telah membuahkan 12 poin pernyataan. Poin-poin ini menguraikan pandangan orang-orang Suriah tentang masa depan negara mereka.

Menurut dokumen pernyataan kongres tersebut, Suriah harus menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya. Masa depan negara itu hanya dapat ditentukan oleh rakyat Suriah dalam pemilihan.

Suriah juga akan meminta Sekjen PBB membantu pengorganisasian panitia konstitusi, yang mandatnya akan digariskan sebagai bagian dari proses rekonsiliasi Jenewa. Mor Selwanos Boutros Al-Nehmeh, Uskup Agung Homs, Hama, dan Environs, yang menjadi peserta kongres mengatakan pernyataan ini telah disepakati semua peserta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika