Senin 16 Jan 2017 06:18 WIB

Ini Draf Resmi Dunia International Soal Israel dan Palestina

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Bilal Ramadhan
Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina di depan tentara Israel setelah terjadi bentrokan di dekat perbatasan Israel dan Jalur Gaza, (20/11).
Foto: Reuters
Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina di depan tentara Israel setelah terjadi bentrokan di dekat perbatasan Israel dan Jalur Gaza, (20/11).

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Berdasarkan draf pernyataan resmi yang dilihat oleh Reuters, dunia internasional meminta Israel dan Palestina untuk memperkuat komitmennya untuk membentuk dua negara Israel dan Palestina.

Selain itu, menolak jika ada pejabat-pejabat yang tak setuju dengan pembentukan dua negara. Dalam draf itu juga meminta agar tak ada pihak yang membuat kebijakan sepihak sebelum melihat status negosiasi terakhir.

Para diplomat mengatakan, konferensi damai ini juga bisa menjadi referensi bagi rencana Trump agar tak jadi memindahkan Kedutaan Besar Amerika ke dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Selama ini hubungan Israel dan Amerika dalam pemerintahan Obama berada dalam titik terendahnya saat Washington menolak memberikan veto bagi resolusi PBB. Dalam resolusi itu PBB minta agar Israel mengakhiri pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diokupasi Israel.

Menteri Dalam Negeri John Kerry mengatakan, pembangunan permukiman yang terus dilakukan oleh Israel mengancam perdamaian di Timur Tengah. Jika Israel terus melakukan pembangunan pemukiman maka solusi dua negara akan rusak.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, ia telah menulis surat kepada Trump mengingatkan pemindahan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem akan membunuh perjanjian damai antara Palestina dan Israel.

Prancis berusaha menghidupkan kembali perjanjian damai Palestina dan Israel yang masih terbengkalai selama ini. Mereka juga khawatir dengan adanya ketidakjelasan dalam pemerintahan Amerika sekarang yang dipegang Trump. Saat ini penting untuk meminta kedua pihak Palestina dan Israel kembali ke perjanjian damai.

Negara-negara Arab memiliki perhatian sendiri terhadap hubungan Trump dengan mereka. Negara-negara Arab bersikap jauh lebih hati-hati terhadap pemerintahan Trump.

"Sekarang semua ini masih prematur. Kami harus memberikan kesempatan bagi Pemerintah Amerika untuk melakukan apa yang mereka inginkan," kata diplomat Timur Tengah, Ahad,(15/1).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement