REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Petisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditolak Amerika Serikat (AS). Bahkan, resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didukung oleh mayoritas anggotanya saja diabaikan oleh AS.

"MUI semakin yakin bahwa gerakan untuk memboikot produk AS dan Israel harus lebih disuarakan dan disosialisasikan agar menjadi gerakan bersama (people power) yang lebih masif dan merata di seluruh Indonesia, syukur-syukur nanti diikuti oleh masyarakat dunia," kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi kepada Republika, Sabtu (23/12).

Zainut menerangkan, sebelumnya hasil voting di Majelis Umum PBB terkait resolusi status Yerusalem menunjukkan AS dan Israel kalah telak. Namun sangat disayangkan negara yang selama ini mendewakan demokrasi ternyata justru paling anti demokrasi.

Seharusnya AS tunduk dan menghormati suara mayoritas karena itulah makna yang paling hakiki dalam sebuah demokrasi. Sikap arogansi dan merasa paling berkuasa adalah bentuk kesombongan AS yang paling nyata.

"Seharusnya PBB memiliki sikap yang tegas terhadap AS karena tidak mengindahkan resolusinya. PBB seharusnya memiliki keberanian untuk memberikan sanksi kepada AS atas pembangkangannya," ujarnya.

Ia menegaskan, supaya PBB tidak dilecehkan dan memiliki wibawa. PBB jangan menggunakan standar ganda, terhadap negara lain berlaku keras tetapi terhadap negara adi daya tidak berdaya.

Zainut juga mengatakan, MUI apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang menjadi co-sponsor resolusi untuk menolak pengakuan unilateral AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sikap ini menunjukan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia bersama mayoritas dunia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari cengkeraman penjajah zionis Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika