REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Palestina Michael Lynk meminta Israel segera mengakhiri 50 tahun pendudukan atas Palestina. Menurutnya, Israel, sebagai negara penguasa pendudukan, telah gagal memastikan kesejahteraan untuk masyarakat Palestina.
"Israel telah gagal menegakkan kewajibannya di bawah hukum internasional untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan penduduk Palestina di bawah kendalinya," ungkap Lynk dalam laporannya yang diserahkan ke Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Selasa (20/3), dikutip laman Anadolu.
Ia secara khusus menyoroti perihal sistem layanan kesehatan yang berada di Jalur Gaza. Lynk menilai sistem pelayanan kesehatan di daerah yang diblokade Israel tersebut berada di ambang kehancuran.
Lynk mengatakan warga Palestina di Gaza kerap kesulitan mendapatkan izin dari Israel ketika hendak mencari perawatan medis di luar daerah tersebut. Ini menjadi salah satu elemen bahwa Israel tidak menjalankan kewajibannya sebagai negara pendudukan.
Oleh sebab itu, Lynk mendesak Israel agar segera mengakhiri pendudukan terhadap Palestina. "Saya sekali lagi menyerukan kepada Israel untuk mematuhi hukum internasional dan mengakhiri sepenuhnya pendudukan 50 tahun atas wilayah Palestina yang dimulai sejak 1967," ujarnya.
Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Kate Gilmore juga mempresentasikan enam laporan tentang situasi HAM di wilayah Palestina yang diduduki kepada Dewan HAM PBB. Dalam laporannya, ia memaparkan kondisi warga Palestina yang berisiko tinggi dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang oleh Israel.
"Setengah abad pendudukan telah mengambil banyak korban pada HAM setiap warga Palestina, terlepas dari di mana di wilayah yang diduduki mereka berada," ucap Gilmore.
Ia pun menyoroti situasi kemanusiaan di Jalur Gaza. "Setelah lebih dari satu dekade di bawah blokade, situasi di Gaza telah memburuk ke titik yang tak tertahankan bagi penduduknya dan tidak dapat dipertahankan untuk masa depan," kata Gilmore.
Gilmore menyinggung perihal pemangkasan pasokan listrik antara 18-20 jam per hari. Menurutnya hal tersebut telah benar-benar mematikan aktivitas perekonomian di Gaza. Pemangkasan ini juga berdampak pada pusat-pusat layanan yang vital, seperti rumah sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
