Rabu 16 Dec 2015 16:55 WIB

Tunisia dan Yordania Sayangkan Indonesia tak Masuk Koalisi Militer Islam

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al Maliki memberikan pernyataan usai melakukan pertemuan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (14/12). (Antara/Hafidz Mubarak A.)
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al Maliki memberikan pernyataan usai melakukan pertemuan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (14/12). (Antara/Hafidz Mubarak A.)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang beranggotakan 34 negara dinilai sebagai aliasi penting untuk memerangi terorisme. Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Walid Abdel Rahman Al Hadid mengatakan koalisi ini adalah kerja sama positif yang bisa berkontribusi di garis depan.

Ia menilai ISIS menyerang semua orang, tidak hanya Yahudi, Kristen tapi juga Muslim, semua pihak. Menurut Hadid, ISIS memiliki interpretasi berbeda tentang Islam.

"Ini adalah sesuatu yang harus disadari oleh komunitas internasional, sehingga terorisme harus dilawan bersama, ditindak secara kolektif," kata Hadid dalam forum diskusi kebijakan luar negeri, Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Rabu (16/12).

Ia menyayangkan ketidakikutsertaan Indonesia dalam koalisi. Hadid mengatakan Indonesia adalah negara yang unik. Negara dengan mayoritas Islam tapi bisa mempromosikan kedamaian. "Menjadi bagian dari koalisi yang positif itu bagus," katanya.

Duta besar Tunisia untuk Indonesia Mourad Belhassen juga menyuarakan hal yang sama. Menurutnya, koalisi militer pimpinan Arab Saudi ini bukan merupakan bagian dari proxy war.

Baca juga, 34 Negara Bentuk Aliansi Militer Islam, Nama Indonesia tak Ada.

Koalisi ini juga bukan interpretasi dari perang antara Sunni dan Syiah. Mengingat Iran tidak ikut serta. "Ini Saatnya negara Muslim ikut ambil bagian," kata dia. Perang melawan ISIS dinilai sebagai perang internasional.

Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menegaskan sebelumnya bahwa Indonesia menganut paham bebas aktif dalam hubungan internasional. Mengikuti koalisi militer juga dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement