Senin , 21 March 2016, 05:00 WIB

Dubes RI untuk Suriah Angkat Bicara Soal Assad dan Suriah

Red: Nasih Nasrullah
Republika/Wihdan Hidayat
Duta Besar RI untuk Suriah Djoko Harjanto (kanan).
Duta Besar RI untuk Suriah Djoko Harjanto (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, Ada alasan kuat, mengapa Pemerintah Republik Indonesia, hingga saat ini, masih menempatkan duta besarnya di Suriah. Padahal, separuh dari 63 kedutaan besar di negara yang dirundung konflik itu, sudah tidak beroperasi.

Menurut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia untuk Suriah, Djoko Harjanto, Suriah, memiliki jasa tak sedikit untuk Indonesia. Ketika Suriah bergabung dengan Mesir dalam Republik Persatuan Arab (RPA), Suriah adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, saat muncul persoalan Timor-Timor, dukungan Suriah ke RI sangat kuat. “Disuruh apa saja untuk mendukung kita, mereka mau,” katanya kepada wartawan Republika, Nashih Nashrullah.

Dalam perbincangan singkat saat kunjungannya ke Tanah Air, menghadiri seminar internasional ihwal konflik Suriah dan gejolak Timur Tengah yang dihelat Ikatan Alumni Syam Indonesia (Alsyami) beberapa waktu lalu, pria asal Jawa Tengah ini pun mengingkatkan umat Islam Indonesia, agar tak terseret pusaran konflik dan mengimpornya ke Indonesia. Berikut petikan perbincangannya:    

Bagaimana Anda melihat Pemerintah Suriah saat ini? 

Orang sudah  terlanjur menganggap pemerintah Suriah itu Syiah. Itu yang harus saya luruskan. Basyar itu Alawite, yang terdiri antara lain dari Druze. Ia Sunni. Saya lihat langsung. Mufti Syekh Adnan al-Fayouni, yang diundang berapa kali ke Indonesia oleh ICIS, dan belum lama ini ke Indonesia, mengimami shalat pada acara Maulid Nabi. Di belakangnya Assad dan shalatnya sendakep, berarti bukan Syiah. Itu kita luruskan dulu.

Kedua, informasi yang menyatakan pemerintah Assad membunuhi rakyatnya. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin, wong pemerintah solid didukung rakyatnya. Jadi jika memang ada yang meninggal, itu karena perang dua kubu, namanya perang.

Kalau dulu perang itu antarprajurit, tak boleh menyerang rumah sakit dan lain-lain, rumah ibadah, sekolah. Nah sekarang jihadis di Suriah yang fanatis dengan ISIS, Alqaeda, saling berperang. Bukan hanya pemerintah. Itu yang harus diketahui. Saya langsung di sana, melihat dengan mata saya, mengamati detik demi detik dan melaporkan ke pemerintah RI.      

Menurut Anda, mengapa muncul kesimpangsiuran informasi terkait Suriah?
Media dikuasai Barat milik Yahudi, dikuasai oleh miliader Yahudi George Soros, berarti agendanya harus sesuai kepentingan mereka. Aljazeera milik Qatar, yang memusuhi Suriah, tak mungkin dia berpihak ke Assad. Ini saya sampaikan apa adanya secara pribadi dan tidak memihak. Dan itu memang tugas pemerintah, tidak boleh macam-macam, fokus perlindungan, dan  bantuan kemanusian.

Apakah bantuan kemanusiaan RI sudah mengalir untuk Suriah?
Alhamdulillah sudah mengalir, setelah sekian lama, lewat Lembaga Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB (OCHA) yang tidak memihak. Tapi soal sampai tidaknya wallahua’lam, sudah 500 juta USD mengalir, belum ada satu bulan ini.

Kalau memang mau aman memang lewat pemerintah. Anda sudah dengar, dari Palang Merah Internasional (ICRC) enam orang hilang, sampai sekarang tidak ketemu. Conflict is conflict, bantuan kemanusiaan perlu, tetapi persoalannya yang lama sejak 2012, bantuan biasanya tidak sampai, di tengah perjalanan sudah diserobot oleh pemberontak. Itu yang jadi persoalan. Jadi sensitif di luar negeri.  

Begitu bantuan pertama masuk melalui OCHA, saya sudah punya impian untuk mendorong bantuan kemanusiaan ke Suriah. Kita sudah menghubungi Palang Merah mereka, tidak minta macam-macam. Obat tidak terlalu diperlukan karena di sana murah, saya cek up sebagai dubes hanya 100 dolar tidak habis, meliputi semua. Kalau membantu yang diperlukan ambulans, kita sudah sampaikan.