REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Kurdi Irak membekukan hasil referendum kemerdekaan yang baru dipersengketakan, dengan menawarkan gencatan senjata dan dialog dengan Baghdad.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah daerah Kurdistan mengatakan berkewajiban bertindak secara bertanggung jawab mencegah kekerasan dan bentrokan yang terus berlanjut. Pernyataan tersebut mengusulkan diakhirinya semua operasi militer di wilayah tersebut.

Hal tersebut terjadi setelah pungutan suara yang menyatakan merdeka pada September lalu dari Baghdad.

"Pertempuran terus berlanjut tidak mengarah pada kemenangan, tapi akan membawa negara ini pada kekacauan," pemerintah Kurdistan menambahkan seperti dilansir dari BBC News, Rabu (25/10).

Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi menuntut pemerintah daerah Kurdistan membatalkan hasil referendun kemerdekaan pada bulan lalu. Ia mengatakan, pungutan suara merupakan ancaman bahaya bagi wilayah tersebut. Dan ia akan memberlakukan peraturan Irak di wilayah tersebut.

Masyarakat yang tinggal di Irak Utara, memilih mendukung kemerdekaan untuk wilayah Kurdistan dalam referendum yang kontroversial tersebut. Komisi pemilihan mengatakan 92 persen dari 3,3 juta masyarakat Kurdi dan non-Kurdi yang memberikan suara, mendukung pemisahan diri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika