REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani berkomitmen terus memproduksi rudal untuk pertahanan negaranya. Menurutnya, hal ini bukan sebuah pelanggaran terhadap kesepakatan nuklir Iran yang disepakati pada 2015.
"Kami telah membangun, sedang membangun, dan akan terus membangun rudal. Dan ini tidak melanggar kesepakatan internasional," kata Rouhani saat berpidato di parlemen Iran, Ahad (29/10).
Pada Ahad, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Yukiya Amano dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Rouhani dan pejabat tinggi Iran lainnya. Adapun tujuan dari kunjungan tersebut adalah memastikan Iran mematuhi kesepakatan nuklirnya. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah mewajibkan Iran mengurangi program nuklirnya yang kontroversial.
Kunjungan Amano ini dilakukan dua pekan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Iran. Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan tersebut dengan memproduksi senjata nuklir berbahaya.
Pertengahan Oktober lalu, Trump telah mencabut dukungannya terhadap kesepakatan nuklir Iran. Sejak tercapainya kesepakatan nuklir Iran pada 2015, Kongres AS mewajibkan presiden mengesahkan kembali kesepakatan tersebut setiap 90 hari sebagai bukti Iran melaksanakan janjinya.
Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah dua kali mengesahkan kesepakatan nuklir tersebut. Namun ia menolak melakukan hal ini untuk yang ketiga kalinya.
Dengan keputusanTrump tersebut, Kongres AS memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan membatalkan kesepakatan nuklir dengan menjatuhkan sanksi baru kepada Iran.
Kesepakatan nuklir Iran adalah sebuah kesepakatan antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, ditambah Jerman dan Uni Eropa dengan Iran. Kesepakatan ini ditandatangani pada Oktober 2015 dan dilaksanakan pada awal 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika