REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Uni Eropa akan menelaah kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Suriah. Rencana sanksi itu dirumuskan dalam rancangan pernyataan yang disiapkan oleh para menteri luar negeri kelompok negara-negara Eropa tersebut.
Sanksi-sanksi baru akan mencakup langkah untuk memasukkan lebih banyak orang ke dalam daftar hitam terkait perkembangan dan penggunaan senjata kimia. Para menteri akan bertemu pada Senin (16/4) untuk membahas masalah Suriah di tengah kemungkinan bahwa negara-negara Barat akan melancarkan serangan militer setelah dugaan serangan senjata kimia oleh pemerintah Suriah pada 7 April.
Para pejabat tinggi Uni Eropa pada Jumat mengatakan bukti yang ada jelas menunjuk pada rezim Suriah dalam penyelidikan menyangkut serangan gas di kota Douma. Serangan itu menewaskan puluhan orang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer kemungkinan akan dilakukan sebagai tanggapan atas penggunaan senjata kimia itu. Anggota Uni Eropa, Prancis, mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa pemerintah Suriah melancarkan serangan gas.
Perdana Menteri Inggris Theresa May mendapatkan dukungan dari menteri-menterinya untuk mengambil tindakan bersama Amerika Serikat dan Prancis guna mencegah Suriah menggunakan senjata kimia di masa depan. Jerman, Italia, dan Belanda mengatakan mereka tidak akan berpartisipasi dalam aksi militer apa pun. Sebagian besar dari negara-negara anggota Uni Eropa sisanya menolak membicarakan sikap mereka dalam mempersiapkan pertemuan para menteri pada Senin.
Para diplomat dan pejabat di Brussel menekankan bahwa rancangan pernyataan para menteri bisa berubah pada akhir pekan, tergantung perkembangan. Saat ini, rancangan pernyataan itu mengacu pada sanksi-sanksi Uni Eropa yang telah diterapkan terhadap Suriah. Sanksi itu berupa daftar hitam yang berisi 257 orang karena "kekerasan yang brutal" terhadap warga sipil, juga karena mendapat keuntungan dari atau mendukung rezim Suriah. Uni Eropa juga membekukan aset-aset milik hampir 70 pihak.
Untuk saat ini, rancangan pernyataan itu tidak menyebut soal langkah militer. "Uni Eropa akan terus mempertimbangkan untuk menerapkan langkah pengekangan lebih lanjut terhadap Suriah sejauh penindasan masih berlangsung," menurut rancangan pernyataan yang akan disampaikan para menteri itu pada Senin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
