REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Qatar tidak akan diwakili pejabat senior dalam pertemuan negara-negara Arab. Pertemuan negara-negara Arab akan dilakukan pada Ahad (15/4) waktu setempat di Arab Saudi.
Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani juga dipastikan tidak akan menghadiri pertemuan tersebut. Absennya Emir Qatar diperkirakan lantaran konflik yang terjadi antara negara-negara teluk.
Konflik yang terjadi hampir setahun itu masih jauh dari kata selesai. Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) Bahrain dan Mesir melakukan blokade jalur laut, darat dan udara kepada Qatar.
Hal tersebut dilakukan menyusul dugaan dukungan terhadap kegiatan terorisme yang diakukan Doha. Meski demikian, pemerintah Qatar membantah tuduhan tersebut. Mereka mengatakan, boikot yang dilakukan merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara.
Sementara, Qatar hanya akan mengirim representatif permanen mereka dalam Liga Arab, Saif bin Muqaddam al-Buainain dalam pertemuan tersebut. Mayoritas 22 negara arab lainnya akan mengirim pemimpin tertinggi negara dalam pertemuan itu.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengonfirmasi jika krisis menyangkut Qatar tidak akan masuk dalam pembahasan pertemuan tersebut. Dia mengatakan, pembahasan terkait Qatar hanya akan didiskusikan dalam organisasi kerjasama negara teluk (GCC).
Pertemuan liga arab diperkirakan akan difokuskan untuk membahas perihal Iran dan Suriah. Meskipun membahas Suriah, Presiden Bashar al-Assad tidak akan diikutsertakan dalam pertemuan tersebut. Keanggotakan Suriah dalam organisasi tersebut ditangguhkan sejak 2011 menyusul keterlibatan pemerintah terkait peperangan yang terjadi di negara tersebut.
Arab Saudi meminta persatuan dan keteguhan sikap dari 22 negara arab terkait isu yang menyangkut Iran. Arab Saudi dan Iran merupakan negara saingan yang terlibat dalam perang di Suriah, Yaman dan Lebanon.
Pertemuan diperkirakan juga akan membahas situasi di Yerusalem. Terlebih jika mengingat Amerika Serikat (AS) yang akan memindahkan kedutaan besar mereka pada Mei tahun ini.
Negara-negara arab menilai jika kebijakan yang diambil Presiden AS Donald Trump terkait status Yerusalem telah merusak diplomasi internasioal yang disepakati dalam beberapa dekade. Menteri-menteri negara Arab mengecam tindakan yang diambil Presiden Trump. Mereka berencana memblokir kepindahan kedutaan besar tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika