REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Shtayyeh meminta dunia internasional mendesak Israel agar mengakhiri tindakan pembersihan etnis Palestina di Sheikh Jarrah dan Silwan, Yerusalem. Pembersihan etnis yang dilakukan dengan tujuan menggantikan mereka dengan pemukim Israel.
Seperti dilansir dari Wafa News, Senin (3/8), ia mengatakan sistem peradilan pendudukan Israel adalah kedok kebijakan yang sebenarnya menentang hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Shtayyeh mengutip laporan Human Rights Watch yang menuduh pihak berwenang Israel melakukan kejahatan apartheid terhadap warga Palestina.
Dia juga memperingatkan tindakan Israel yang ingin mengambil kendali atas properti Palestina di Yerusalem dengan memberlakukan apa yang disebut prosedur "Absentee Property Law". Prosedur ini adalah kebijakan yang dipaksakan untuk membenarkan Israel melucuti warga Palestina dari tanah mereka, merampas harta benda dan mengusir mereka dari rumah.
Shtayyeh meminta Israel, kekuatan pendudukan, untuk menghentikan prosedur pemukiman di Yerusalem karena tidak memiliki hak untuk melakukannya.
Baru-baru ini, seorang pejabat senior Fatah Mahmoud Aloul yang merupakan Wakil Ketua gerakan Fatah bahkan mengatakan tindakan kriminal Israel kepada rakyat Palestina sudah tidak dapat lagi diterima. Ia mengatakan kepada radio Voice of Palestine, pemimpin Palestina mengirim pesan keras kepada dunia, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, bahwa berlanjutnya penjejahan Palestina ini tidak dapat diterima.
“Ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah martir dan terluka sebagai akibat dari intensifikasi serangan penjajah dan pemukim Israel terhadap orang-orang kami, dan pada pemakaman dan pelayat,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
