Ahad 20 Nov 2022 18:55 WIB

Raja Malaysia Minta Nama Perdana Menteri Diserahkan Paling Lambat Besok

Tak ada pemenang mayoritas sederhana dalam pemilu parlemen Malaysia

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Esthi Maharani
Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah meminta para pemimpin partai di negaranya untuk menyerahkan nama perdana menteri beserta koalisinya paling lambat pada Senin (21/11/2022), pukul 14:00 waktu setempat.
Foto: AP/Zarith Zulkifli/Malaysia's Department of I
Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah meminta para pemimpin partai di negaranya untuk menyerahkan nama perdana menteri beserta koalisinya paling lambat pada Senin (21/11/2022), pukul 14:00 waktu setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah meminta para pemimpin partai di negaranya untuk menyerahkan nama perdana menteri beserta koalisinya paling lambat pada Senin (21/11/2022), pukul 14:00 waktu setempat. Perintah itu muncul menyusul tak adanya pemenang mayoritas sederhana dalam pemilu parlemen Malaysia yang digelar Sabtu (19/11/2022).

Dalam pernyataan yang diterbitkan pada Ahad (20/11/2022), pihak istana kerajaan Malaysia mengatakan, keputusan Raja Al-Sultan Abdullah tentang pemerintahan baru dan penunjukan perdana menteri akan bersifat final. Hasil pemilu parlemen telah memunculkan persaingan antara koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar Ibrahim dan koalisi Perikatan Nasional yang diketuai Muhyiddin Yassin.

Dari 220 kursi parlemen yang diperebutkan, Pakatan Harapan berhasil mengamankan 82 kursi. Sementara Perikatan Nasional meraih 73 kursi.  Koalisi lainnya, yakni Barisan Nasional yang dipimpin petahana perdana menteri Malaysia, Ismail Sabri, merebut 30 kursi. Terdapat perolehan satu kursi yang tidak diumumkan.

Sementara itu politisi veteran Malaysia, Mahathir Mohamad, mengalami kekalahan pertamanya dalam 53 tahun. Ia kehilangan kursinya untuk aliansi Muhyiddin Yassin. Hal itu dipandang sebagai akhir dari tujuh dekade karier politik Mahathir.

Dengan statistik hasil pemilu tersebut, belum ada pemenang jelas. Sebab sebuah koalisi membutuhkan 111 kursi di parlemen untuk membentuk mayoritas sederhana. Dengan demikian, Malaysia menghadapi "parlemen gantung" untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Baik Anwar Ibrahim maupun Muhyiddin Yassin mengklaim memperoleh dukungan untuk membentuk pemerintahan. Kendati demikian, keduanya belum mengungkap partai mana yang akan menjadi sekutunya. Muhyiddin mengungkapkan, dia berharap dapat menyelesaikan diskusi para pihak di Kalimantan guna memuluskan tujuannya mengamankan mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan.

Sementara itu Anwar Ibrahim mengatakan dia akan mengirim surat kepada Raja Al-Sultan Abdullah untuk memperlihatkan rincian dukungannya. Direktur konsultan politik di Bower Group Asia, Adib Zalkapli, menyoroti keberhasilan Perikatan Nasional  merangsek dalam persaingan koalisi besar di Malaysia. "Kesimpulan utama dari pemilu ini adalah bahwa Perikatan telah berhasil mengganggu sistem dua partai," katanya.

Selama ini dua blok utama dalam percaturan politik Malaysia adalah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement