BANGKOK--Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva belum berencana memberlakukan undang-undang darurat perang meski desakan terhadap pemerintah untuk segera mengakhiri aksi demosntrasi kaos merah terus meningkat. ''kami telah membahas dan kondisinya tidak mendukung diberlakukannya kondisi darurat perang,'' katanya.

Pemberlakukan undang-undang darurat perang itu akan memungkinkan pihak keamanan untuk melakukan segala tindakan guna mengakhiri aksi kekerasan. Termasuk, menahan seseorang tanpa izin pengadilan terlebih dahulu selama tujuh hari. Namun, dalam pemberlakuan kondisi darurat 7 April lalu, pihak keamanan telah melakukan banyak tindakan.

Sejumlah komandan militer Thailand termasuk kepala staf angkatan darat, Anupong Paochinda, segan untuk menggunakan kekuatan karena dapat memicu terjadinya pertumpahan darah. Apalagi para demosntran mengepung pusat perbelanjaan dan bisnis yang banyak terdapat wanita dan anak-anak yang bisa menjadi korban. Anupong lebih menyukai masalah itu diselesaikan secara politik, namun perundingan hendaknya dilakukan tidak dalam tekanan.

Aksi demonstrasi yang telah berlangsung selam tujuh pekan itu telah mengakibatkan 27 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka setelah terlibat bentrok dengan petugas keamanan beberapa waktu lalu. Tak hanya, itu warga Thailand juga dirugikan jutaan dolar AS akibat demosntrasi itu karena tidak dapat melakukan aktivitas bisnisnya dengan lancar.

Dalam pertemuan darurat, kabinet pemerintah Thailand telah menyetujui dana khusus bagi polisi untuk mengatasi masalah demonstrasi. Vejjajiva menegaskan pihaknya telah memiliki rencana untuk mengakhiri krisis, namun tidak dijelaskan rencana tersebut termasuk sikap kompromi. ''Saya katakan pemerintah telah memiliki rencana yang jelas. Seluruh tanggung jawab berada di tangan saya dan segala keputusan telah dibuat. Ini saat yang tepat untuk hasil yang baik,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika