JERUSALEM--Sebagian besar warga Palestina di Jerusalem timur, yang mencakup tiga dari empat anak, hidup di bawah garis kemiksinan, kata sebuah kelompok hak asasi manusia Israel, Senin (10/5). Kelompok itu menuding Israel melakukan pengabaian dan diskriminasi.

"Jerusalem yang disatukan tidak ada," Asosiasi untuk Hak-hak Sipil di Israel (ACRI( mengatakan dalam laporan. Hasil laporan itu dikeluarkan ketika negara Yahudi itu memulai perayaan untuk menandai ulang tahun ke43 pencaplokannya atas Jerusalem timur Arab.

"Kebenaran itu adalah, dua kota yang hidup berdampingan," kata laporan tersebut, menantang klaim Israel bahwa negara itu telah menyatukan kota suci tersebut setelah mencaploknya. Pencaplokan Israel atas kota itu pun tidak diakui oleh masyarakat internasional.

Tujupuluh-lima persen anak Palestina di Jerusalem timur hidup dalam kemiskinan dibanding dengan 45 persen anak Yahudi di kota itu, papar laporan tersebut. Tepatnya, menurut ACRI, "95.000 lebih anak di Jerusalem timur hidup dalam keadaan miskin terus-menerus."

Meskipun kemiskinan merajalela, hanya 10 persen dari 300.000 warga Palestina di Jerusalem timur yang memiliki akses ke pelayanan sosial, laporan itu menambahkan. Pengabaian itu meluas benar-benar di setiap sektor kehidupan di bagian Arab Jerusalem, dan ACRI menyalahkan hal itu pada pemerintah.

"Kebijakan Israel selama empat dasawarsa terakhir telah mengambil bentuk konkrit seperti diskriminasi dalam perencanaan dan pembangunan, pengambialihan tanah, dan investasi minimal dalam infrastruktur fisik serta pelayanan pemerintah dan kotapraja," kata laporan tersebut. Kantor Nir Barkat, pemerintahan walikota Jerusalem timur, tidak memiliki komentar sgeera mengenai laporan itu.

Israel telah mengambil alih lebih dari sepertiga tanah di Jerusalem timur yang dimiliki secara pribadi oleh warga Palestina. Di atas tanah itu, telah dibangun lebih dari 50.000 rumah bagi penduduk Yahudi.

Selama beberapa dasawarsa terakhir, benar-benar tidak ada izin yang telah dikeluarkan bagi pembangunan perumahan Palestina. Sementara saat ini ada kekurangan sekitar 1.000 ruang kelas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika