REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyurati Ketua ASEAN, agar yang bersangkutan dapat mengumpulkan pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara, guna menyikapi situasi keamanan di Thailand.

Dalam konferensi pers di sela-sela kunjungan kerja di Singapura, Senin malam, Presiden mengatakan ASEAN perlu memiliki posisi bersama yang konstruktif sehubungan dengan peristiwa yang berkembang di Thailand.  "Ketika situasi seperti ini dan dunia telah memberi perhatian, mengeluarkan 'statement', tentu tidak baik kalau ASEAN 'do nothing'. Saya berpendapat harus ada tukar pikiran, kita harus tunjukkan kepedulian kita," tutur Presiden.

Apalagi, ujar Kepala Negara, ASEAN telah memiliki piagam yang berkeinginan membentuk satu komunitas bersama pada 2015. Tanpa masuk terlalu jauh ke dalam urusan dalam negeri Thailand, Presiden mengatakan, ASEAN selayaknya memberikan dukungan kepada pemerintah Thailand guna menyelesaikan masalah secara baik dan menjauhi segala bentuk kekerasan.

Presiden mengingatkan krisis pada 1997/1998 pun berawal dari krisis nilai tuKar Baht di Thailand yang kemudian menjalar ke negara Asia lainnya, dan Indonesia terpukul paling hebat akibat krisis tersebut. "Barangkali krisis ini sekarang berbeda, tapi harus ada yang dilakukan secara konstruktif," ujarnya.

Presiden mencontohkan negara-negara Uni Eropa langsung bertemu dan berkoordinasi untuk menyelamatkan salah satu anggotanya, Yunani, yang mengalami krisis akibat terbelit utang. ASEAN pun, menurut Presiden, bisa melakukan hal serupa untuk membantu Thailand mengatasi krisis politik yang berlanjut pada gangguan keamanan.

Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Botanic Garden Singapura, Presiden juga membahas masalah Thailand dengan PM Singapura. Ketua ASEAN saat ini dijabat oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand baru mengeluarkan imbauan agar warga negara Indonesia di Thailand berwaspada dan menjauhi tempat-tempat aksi unjuk rasa dan kekerasan.

KBRI belum merasa perlu mengeluarkan imbauan agar WNI meninggalkan Bangkok. Kemenlu pun saat ini baru mengeluarkan "travel advisory", dan tidak mengeluarkan "travel warning." Menurut Marty, hingga saat ini belum ada laporan dari WNI

Ikuti Whatsapp Channel Republika