REPUBLIKA.CO.ID,KUALA LUMPUR--Perdana menteri Malaysia Najib Razak mengatakan, gagal menyelesaikan masalah soal TKI Perempuan di Malaysia setelah Jakarta menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita tersebut.
Perdana menteri Najib Razak mengatakan, bahwa kedua belah pihak harus bersepakat soal upah minimum, demikian terungkap setelah berbicara dengan presiden SBY menyangkut perbaikan nasib para TKI perempuan di Malaysia.
Kekerasan yang terjadi terhadap para TKI perempuan di Malaysia memperburuk hubungan kedua negara dan mengakibatkan dihentikannya pengiriman para TKI ke negara jiran tersebut. Malaysia menyatakan, tahun lalu ada sekitar 50 kasus kekerasan terhadap para TKI setiap tahunnya, Sementara jumlah TKI ada sekitar 300 ribu.
Malaysia salah satu negara pengimpor tenaga kerja sangat bergantung pada TKI Perempuan yang kebanyakan datang dari Indonesia. Namun tidak ada UU yang melindungi mereka.
Pemerintah Malaysia mengumumkan Mei lalu untuk menggolkan UU baru untuk melindungi para TKI W tersebut dari pelecehan seksual, tidak digaji dan kondisi pekerjaan yang menyedihkan. Presiden SBY menghadiri Forum Ekonomi Islam di Kuala Lumpur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
