REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN--Para pemimpin parlemen yang tergabung dalam Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) mendukung gagasan menjadikan Timur Tengah sebagai zona bebas senjata nuklir. Meski demikian, mereka mendukung penggunaan nuklir untuk tujuan-tujuan damai.
Di Timur Tengah, satu-satunya pihak yang mempunyai senjata nuklir adalah Israel. Adapun Iran, baru mengembangkan nuklir untuk kepentingan damai, tapi terus dibayang-bayangi sanksi Dewan Keamanan PBB.
“Kami mendesak komunitas internasional untuk menempatkan nuklir Israel di bawah pengawasan IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional),” kata Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani, saat membacakan komunike bersama pertemuan Troika Plus APA, di gedung Parlemen Iran, Tehran, Selasa (1/6). Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPR-RI yang juga Presiden APA, Marzuki Alie; Ketua Parlemen Suriah, Mahmud Ai Abrash; Wakil Ketua Parlemen Nasional Palestina; Tayseer Qubba; Sekjen APA,Nejad Hosseinian; dan Wakil Ketua Parlemen Afghanistan.
Mahmud Ai Brash mengatakan standar ganda yang selama ini berjalan, harus dihentikan. Dia meminta Amerika bertindak adil. “Amerika mendukung rezim yang mempunyai senjata nuklir, tapi tidak membolehkan Iran mempunyai nuklir untuk kepentingan damai. Standar ganda ini harus diakhiri,” kata Ai Brash.
Dalam pertemuan dengan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, dua hari lalu, Indonesia menyampaikan dukungannya atas program nuklir untuk tujuan damai. “Indonesia berharap penandatanganan kesepakatan trilateral antara Iran, Turki, dan Brasil, dapat menjadi jalan keluar dalam masalah nuklir Iran,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR-RI, M Najib.
Najib mengatakan, Ahmadinejad menghargai sikap Indonesia, dan meminta kerja sama dalam berbagai bidang antara Iran dan Indonesia ditingkatkan. Ketua DPR-RI, Marzuki Alie, mengatakan Indonesia sepakat dengan rencana menjadikan kawasan Timur Tengah bebas senjata nuklir. “Dan, kalau demikian, maka yang pertama kali harus menaatinya adalah Israel,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika