REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemeringtah Indonesia terus mengupayakan diplomasi untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas insiden penyerangan kapal relawan untuk Gaza, Mavi Marmara. Pemerintah juga ingin memastikan dua warganya yang masih dirawat di Israel dalam keadaan aman.
Pemerintah tak lupa meminta dukungan internasional untuk meminta pertanggung jawaban Israel tersebut. Demikian siaran pers resmi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Republika di Jakarta, Kamis (3/6). Disebutkan dalam siaran pers itu, pemerintah melalui Perwakilan RI di Markas Besar PBB di New York dan di Jenewa serta pertemuan Menlu ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) di Singapura tanggal 31 Mei 2010, telah melakukan langkah-langkah diplomatik untuk memastikan petanggungjawaban Israel.
Di New York, Indonesia telah menyampaikan posisi pemerintah RI terkait dengan penyerangan Israel tersebut kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, Presiden Majelis Umum PBB, dan Sekjen PBB. Posisi Pemerintah RI dimaksud telah dimintakan untuk diedarkan sebagai dokumen resmi PBB.
Sementara pada tanggal 31 Mei 2010, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) telah melakukan pertemuan darurat guna membahas mengenai insiden penyerangan militer Israel termaksud. Pertemuan telah menyepakati pernyataan Presiden DK PBB yang pada intinya mengecam tindakan tersebut dan mendukung usulan Sekjen PBB untuk membuat tim investigasi guna menyelidiki peristiwa tersebut.
Di Dewan HAM PBB di Jenewa, Indonesia juga telah mendesak diadakannya investigasi terhadap insiden dimaksud. Saat ini proses konsultasi telah dilakukan guna memastikan hal tersebut. Sementara pada pertemuan tingkat Menteri negara-negara ASEAN dan Gulf Cooperation Council (GCC) kedua di Singapura tanggal 31 Mei 2010, atas usulan dan inisiatif Indonesia, pertemuan telah menyepakati adanya pernyataan bersama. Meskipun pernyataan bersama itu sebelumnya tidak diagendakan dalam pertemuan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika