REPUBLIKA.CO.ID WASHINGTON--Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton menyebut perdagangan manusia adalah suatu 'kejahatan mengerikan' saat dia menyampaikan laporan tahunan Departemen Luar Negeri.Ia pun merilis negara-negara yang harus diawasi terkait isu ini. Adakah In donesia di dalamnya?

Syukurlah, tidak. Ada tiga negara ASEAN yang diawasi ketat terkait perdagangan manusia, yaitu Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ketiga negara ini dinilai gagal untuk mencegah wanita dari penjualan manusia untuk dipaksa menjadi pelacur.

Langkah ini membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk memotong beberapa bantuan sipil, meskipun biasanya fungsi sebagai sarana simbolik untuk menekan negara untuk mengambil tindakan.

Sekretaris Negara Hillary Clinton, yang telah membuat perempuan dan hak-hak anak menjadi fokus perhatiannya, menyatakan perdagangan manusia adalag isu semua negara. "Itu kejahatan yang sangat mengerikan. Semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri praktik ini," ujarnya.

Laporan tersebut memperkirakan 12,3 juta orang telah menjadi korban perdagangan 2009-2010. Khusus Singapura, laporan itu menyoroti beberapa perempuan dari Cina, Filipina, dan Thailand tertipu untuk datang ke negara ini dengan janji pekerjaan yang sah namun setelah tiba di Singapura mereka dipaksa masuk ke dalam perdagangan seks.

Laporan itu mengatakan bahwa sementara Singapura meluncurkan 'beberapa langkah baru yang signifikan' terhadap perdagangan manusia, namun mereka memandang tidak ada 'indikator kuantitatif' bahwa pemerintah mengidentifikasi korban lebih atau menyeret penjahatnya ke meja hijau.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Thailand adalah sumber, tujuan, dan titik transit untuk perdagangan, dengan etnis minoritas dan warga negara-negara tetangga pada risiko tertentu pada pelecehan seksual atau kerja paksa.

Senator Jim Webb, yang memimpin subkomite Hubungan Luar Negeri di Asia Timur, telah mendorong dimasukkannya Thailand pada daftar "wajib diawasi". Webb mengunjungi Bangkok bulan ini dan mengatakan staf kedutaan AS tidak setuju dengan dimasukkannya Thailand dalam daftar itu karena bisa mengekang bantuan untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Namun setelah melalui perdebatan panjang, negara yang mengalami pergolakan politik berujung kekerasan bulan lalu itu masuk dalam daftar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika