REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM--Israel mengumumkan untuk segera memperbolehkan suplai untuk warga sipil masuk ke Gaza, Minggu (21/6), menyusul tekanan internasional setelah adanya penyerangan militer Israel terhadap armada kapal relawan yang berusaha menembus blokade tiga pekan lalu.
Sebuah pernyataan mengatakan, daftar dari bahan-bahan yang dilarang, termasuk senjata dan bahan yang dapat dipergunakan untuk dua kepentingan, akan dipublikasikan kemudian. Sejak pengumuman itu dibuat, semua yang tak ada dalam daftar akan diperbolehkan masuk.
Belum jelas apakah bahan bangunan akan diperbolehkan, sejak pelarangan Israel yang mengatakan bahan tersebut dapat digunakan untuk pembangungan benteng militer.
Namun, sebelumnya pemerintah Israel pernah mengatakan, bahan bangungan akan diperbolehkan masuk namun dengan pengawasan badan internasional seperti PBB.
Pengumuman itu dirilis setelah pertemuan antara Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu dan Mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, yang kini menjadi utusan Kuartet (AS, Inggris, PBB, Rusia) dalam memonitor situasi Gaza.
"Efek praktis dari pengumuman ini seharusnya dapat mengubah masuknya barang-barang dan bahan lain masuk ke Gaza," ujar Tony Blair.
Amerika Serikat juga mengeluarkan sebuah pernyataan setelah pengumuman tersebut. "Kami meminta semua yang berniat mengirimkan bahan bantuan untuk mengirimkannya melalui jalur yang ditetapkan sehingga kargo mereka dapat diperiksa dan dikirim melalui darat menuju Gaza," ujar Juru Bicara Gedung Putih, Robert Gibbs.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengalami penekanan untuk peningkatan kondisi kehidupan warga di Gaza, setelah serangan militer Israel di perairan internasional terhadap armada kapal relawan yang membawa bantuan ke Gaza.
Sebanyak sembilan orang warga Turki meninggal dalam insiden tersebut. Keputusan untuk meringankan blokade merupakan respon terhadap dukungan AS Keputusan untuk mengurangi blokade merupakan tanggapan terhadap dukungan Amerika untuk penyelidikan internal, bukannya penyelidikan internasional dalam pembunuhan para relawan tersebut.
Namun, tetap ada protes yang mengatakan pengurangan blokade tersebut tidak cukup. Tak disebutkan adanya perubahan terhadap larangan ekspor, yang menekan perekonomian Gaza.
Sebagai tambahan, sebuah pernyataan mengatakan, proyek pembangungan gedung internasional harus disetujui oleh pemerintah berwenang di Palestina, memberikan kekuasaan pada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas untuk mengatur proses secara langsung, dibandingkan musuh Israel yaitu Hamas sebagai pihak berkuasa di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika