REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM--Rencana pembangunan yang dilakukan Israel di Yerusalem kembali merugikan rakyat Palestina, Senin (21/6). Kali ini guna membuat pusat wisata Israel, 22 rumah warga Palestina terancam diratakan dengan tanah. Hal ini otomatis dapat meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Maret lalu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu meminta Walikota Yerusalem, Mayor Nir Barkat, untuk menghentikan sementara rencana tersebut. Hal ini dilakukan untuk menangkis kritikan yang datang ke negara Zionis tersebut, terutama dari sekutunya Amerika Serikat.
''Sekarang, setelah perencanaan kembali dan pembicaraan dengan para pemilik rumah, kami siap menyerahkan rancangan tahap awal sebelum disetujui,'' ujar juru bicara Barkat, Stephen Miller. Keputusan final nantinya akan diambil beberapa bulan ke depan oleh Kementerian Dalam Negeri Israel.
Yerusalem merupakan isu sensitif bagi Israel dan Palestina. Israel menduduki Yerusalem Timur di tahun 1967 melalui Perang Timur Tengah. Semenjak kedatangan 200 ribu orang Yahudi ke tanah ini, sekitar 250 ribu warga Palestina tak bisa hidup tenang selama berpuluh-puluh tahun.
Sebagian besar masyarakat dunia tak mengakui pendudukan Israel di Yerusalem Timur ini. Sekutu dekatnya Amerika Serikat meminta Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pemukiman warga Palestina ini agar pembicaraan perdamaian berjalan lancar. Bahkan dunia kini menginginkan Israel membuka blokade yang telah dilakukannya terhadap 1,5 juta warga Gaza.
Dalam rencana pembangunan area wisata tersebut, Israel berniat membangun toko-toko, restoran, galeri seni, dan Kerajaan David dalam kepercayaan mereka. Ke-22 keluarga yang terancan tergusur itu dibolehkan membangun pemukiman baru di wilayah tetangga. Namun hingga kini tak ada ganti rugi yang diberikan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika