REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING--Kantor penyelidikan Kementerian Hukum Thailand baru-baru ini mengumumkan bersama empat lembaga lainnya antara lain Komisi Anti Cuci Uang dan Jawatan Perpajakan akan memanggil 83 korporasi atau perorangan perusahaan yang dicurigai menyediakan dukungan dana kepada kelompok Kaus Merah. Mereka mengendus ada "aliran dana mencurigakan" selama demo Kaus Merah yang anti-pemerintah di Bangkok tahun ini. Korporasi atau perorangan yang dipanggil termasuk mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra beserta anggota keluarganya, pemimpin Kaos Merah, mantan anggota eksekutif Partai Thai Rak Thai (TRT), dan sejumlah anggota militer dan polisi pensiunan.

Menurut berita media Thailand, 83 rekeneng yang mencurigakan masing-masing milik keluarga Thaksin, politikus, mantan anggota polisi dan militer, pengusaha serta pemimpin Kaos Merah. Pihak penguasa mengungkapkan, sejak September tahun 2009, personel dan lembaga tersebut secara abnormal banyak melakukan transaksi moneter dalam jumlah besar, termasuk pada masa demo Kaos Merah selama dua bulan.

Golongan oposisi mencela pemerintah mengusik tokoh anti pemerintah dan membatasi transaksi moneter mereka. Thaksin juga mencela pihak penguasa memberantas dan menekan lawan politik dengan menggunakan pendekatan kekuasaan. Sedangkan Perdana Menteri Thailand Abishit Vejjajiva menegaskan, adalah sangat perlu bagi pemerintah untuk membatasi transaksi moneter personel yang mencurigakan guna memelihara keamanan negara.

Pemerintah Thailand sebelumnya pernah membekukan hampir 200 rekening bank yang dicurigai menyediakan dana kegiatan kepada Kaos Merah, dan berharap mereka tak mampu beroperasi karena kekurangan "dukungan dana".

Menurut media Thailand, biaya demo Kaos Merah sangat menakjubkan, dalam demo dari tahun 2009 hingga tahun ini, biaya untuk setiap sepuluh ribu orang per hari mencapai 65 ribu dolar AS.

Wakil Perdana Menteri untuk urusan keamanan, Suthep Thaugsuban baru-baru ini menyatakan, Kaos Merah tetap melakukan kontak erat dengan pendukungnya di luar negeri. "Tak menutup kemungkinan akan ada kegoncangan baru, inilah sebabnya dekrit keadaan darurat tak dapat dibatalkan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika