REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING--Para pejabat tinggi militer Cina kini harus menambahkan tugas perjodohan dalam agenda mereka. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melarang para anggota militer melakukan kencan online, menyusul ketakutan bocornya informasi yang sensitif, demikian dilaporkan sebuah media milik pemerintah, Senin (28/6).
Pemimpin dari 2, 3 juta anggota militer Cina yaitu People's Liberation Army (PLA) kini sedang mempelajari bagaimana membantu para annggota yang masih lajang menemukan pasangannya, demikian dikutip dari laporan China Daily mengenai aturan terbaru yang dapat dan tidak dapat dilakukan anggota militer Cina sewaktu online di dunia maya.
Menulis di blog, kenca online, mencari pekerjaan serta berteman di dunia maya dilarang dibawah aturan internal atau Internal Affairs Regulation, yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Juni.
"Orang-orang dengan berbagai motif berusaha memanfaatkan informasi pribadi para prajurit dan hal itu bisa mengacam keamanan dari pasukan," ujar salah seorang pejabat berwenang, Yang Jigui kepada media internal, PLA Daily.
Tim yang dipimpin Yang Jigui di kota Shigatse kini meminta bantuan dari pemerintah lokal dan federasi wanita dari partai komunis, untuk mencara cara mengenai perjodohan.China Daily menyebutkan, pencarian di internet dapat memunculkan informasi pribadi mengenai prajurit yang lajang disertai artikel yang berisi informasi sensitif militer.
Ribuan kilometer dari kota tersebut, di pulau bagian selatan provinsi Hainan, petugas kepolisian semi-militer mengatur sebuah pesta khusus untuk para anggotanya yang belum menikah untuk bertemu dengan para wanita yang bekerja di sebuah kantor cabang perusahaan ponsel Cina, seperti dikutip dari PLA dalam laporan terpisah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
