REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON--Di bawah tekanan Amerika, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang bergaris keras memperlihatkan sikap baru terhadap penciptaan negara Palestina, untuk pertama kalinya. Ia mengatakan dalam rapat mingguan kabinet bahwa Israel mendukung konsep “dua negara dua bangsa”.

Rapat mingguan tersebut diadakan bertepatan dengan peringatan 100 hari peringatan Netanyahu sebagai perdana menteri. Ia mengatakan keberhasilan terbesar pemerintahannya adalah perjanjian mengenai isu penciptaan negara Palestina. Kebijakan yang katanya baru ini merupakan kebalikan sikapnya yang sejak lama menentang penciptaan negara Palestina dan mendukung pembangunan pemukiman Yahudi di semua wilayah Yahudi, seperti yang disebutkan dalam kitab suci.

Netanyahu terpaksa memperlunak sikapnya karena timbulnya perselisihan yang mendalam antara Israel dan Amerika, yang mendukung penyelesaian melalui penciptaan negara Palestina dan memandang perluasan pembangunan pemukiman sebagai penghalang terciptanya perdamaian. Tetapi, sambil mencoba memperbaiki hubungan dengan Amerika, Perdana Menteri Netanyahu juga harus memenuhi tuntutan mitra-mitra koalisinya yang bergaris keras. Jadi, ia sekali lagi mengajukan syarat-syarat sulit bagi terciptanya negara Palestina.

Netanyahu mengatakan negara Palestina harus didemilitarisasi, Israel harus diakui sebagai negara Yahudi, dan tidak akan ada “hak pemulangan” pengungsi Palestina ke bekas tempat tinggal mereka di Israel.

Anggota parlemen Palestina Mustafa Barghouti mengatakan itu berarti penyelesaian melalui pembentukan negara Palestina yang disyaratkan oleh Israel bukanlah penyelesaian masalah sama sekali.

“Netanyahu menolak penciptaan negara Palestina. Yang ia inginkan adalah Palestina sebagai pemukiman kumuh, tanpa kedaulatan, tanpa kekuasaan atas wilayahnya,” ujar Barghouti.

Sementara enggan mendukung penciptaan negara Palestina, Netanyahu menolak permintaan Amerika dan Palestina untuk membekukan pembangunan pemukiman. Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak mengatakan akan mengusulkan kompromi mengenai masalah itu ketika mengadakan pertemuan dengan Utusan Khusus Amerika untuk Timur Tengah George Michael pekan ini di London.

Ikuti Whatsapp Channel Republika