REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--Mesir sudah menyatakan membuka secara permanen pintu perbatasan di Rafah yang menghubungkan negara Piramid tersebut dengan Jalur Gaza. Namun demikian, mobilisasi bantuan, baik manusia maupun barang, belumlah semudah seperti yang dibayangkan.
Mesir masih mensyaratkan surat izin resmi yang dikeluarkan State Security, Otoritas Rafah yang bernaung langsung di bawah presiden Mesir, agar mobilisasi bantuan bisa mencapai Jalur Gaza.
Untuk mengurus surat izin masuk ke Gaza, orang atau lembaga luar negeri yang ingin masuk ke Jalur Gaza melalui Rafah, harus lebih dulu mengajukan surat ke kantor Kedutaan Besar masing-masing negara di Kairo.
Permohonan juga bisa disampaikan langsung kepada Otoritas Rafah (State Security). Setelah surat permohonan masuk, para pemohon harus bersabar dan menunggu ‘keberuntungan’ sampai Otoritas Rafah memberikan jawaban atas surat permohonan tersebut.
Ketua Satuan Tugas untuk Jalur Gaza KBRI Kairo, Burhanuddin Badruzzaman, mengatakan, tidak ada ukuran waktu yang pasti untuk mendapatkan surat izin masuk ke Gaza dari Otoritas Rafah. “Ada relawan kita yang sudah tiga bulan menunggu di Kairo, tapi izinnya nggak keluar-keluar. Tapi ada juga yang sebulan sudah keluar,” kata Burhanuddin di Kairo, Selasa (6/7).
Menurut Burhanuddin, pihak KBRI juga tidak bisa berbuat banyak perihal percepatan pemberian izin masuk ke Gaza. Mesir memberikan kewenangan penuh kepada State Security untuk memutuskan siapa dan apa yang boleh masuk ke Gaza. “Jadi benar-benar kewenangannya ada di mereka. KBRI hanya bisa mempercepat pengurusan administrasi ke sana saja. Soal keputusan State Security ya kewenangan mereka,” tegas Burhanuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
