REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--Sepuluh hari setelah kunjungan rombongan parlemen Indonesia ke Jalur Gaza, Palestina, para relawan dari Tanah Air mulai masuk ke Mesir. Para relawan dari berbagai lembaga sosial dan kemanusiaan dalam negeri tersebut optimistis bisa masuk ke Gaza melalui pintu perbatasan Rafah.
Pada Senin (5/7) lalu, dua rombongan relawan masing-masing dari Dompet Dhuafa Republika dan Bulan Sabit Merah Indonesia, tiba hampir bersamaan. Rombongan Dompet Dhuafa yang terdiri dari empat orang tiba pertama kali di Bandara Internasional Kairo sekitar pukul 05.00 waktu setempat. Tim dari BSMI yang berjummlah dua orang menyusul di belakang relawan Dompet Dhuafa dengan selisih waktu dua jam.
Baik tim Dompet Dhuafa maupun BSMI, sama-sama bertekad masuk ke Jalur Gaza setelah Mesir menyatakan membuka secara permanen perbatasan Rafah. Rafah adalah satu-satunya pintu perbatasan dengan wilayah Jalur Gaza yang tidak berada dalam kekuasaan Israel.Kendati sudah tiga hari berada di Kairo, baik tim Dompet Dhuafa maupun BSMI belum memperoleh izin masuk ke Jalur Gaza dari State Security Mesir, Otoritas Keamanan di Rafah yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden Mesir, Husni Mubarak.
Walaupun sampai Kamis (8/7) belum ada kepastian izin masuk ke Gaza kepada para relawan yang sudah di Kairo, namun hal itu tidak menyurutkan langkah para relawan dari Indonesia untuk bisa datang langsung ke Gaza. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Mesir, Abdurrahman Mohammad Fachir, mengatakan, setelah Dompet Dhuafa dan BSMI, relawan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) dijadwalkan masuk Mesir pada Kamis (8/7).
''Mereka sudah berangkat dari Indonesia, jadwalnya tiba hari ini,'' ujar Fachir kepada //Republika//, di Kairo, Kamis (8/7). ''Jumlahnya empat orang sesuai permohonan izin masuk Gaza melalui KBRI.''
Dia melanjutkan, KBRI Kairo sudah meneruskan surat permohonan izin masuk ke Gaza yang diajukan para relawan dari Indonesia. Namun KBRI tidak berwenang untuk memberikan jawaban bisa atau tidaknya rombongan masuk ke Gaza. ''Otoritas penuh ada di State Security, bahkan Kementerian Luar Negeri Mesir juga tak bisa memastikan,'' ucap Fachir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika